Pinjol Solusiku Diduga Langgar Proses Penagihan, OJK Turun Tangan

Pinjol Solusiku Diduga Langgar Proses Penagihan, OJK Turun Tangan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil dan meminta penjelasan kepada PT Anugerah Digital Indonesia, penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) alias pinjaman daring (pindar) Solusiku mengenai dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan kegunaan pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Berdasarkan pengaduan nan diterima, konsumen menyampaikan dugaan tindakan penagihan nan tidak sesuai dengan prinsip pelindungan konsumen, termasuk dugaan penggunaan info pribadi dan penyampaian info kepada pihak nan tidak berkepentingan.

“OJK tetap melakukan pendalaman terhadap kebenaran dan kelengkapan info tersebut berasas data, dokumen, dan keterangan dari pihak terkait,” kata Agus  dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dalam permintaan penjelasan nan telah dilaksanakan pada Kamis (4/6), OJK menyoroti beberapa aspek nan perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara, salah satunya kepatuhan proses penagihan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur internal, dan pedoman perilaku nan berlaku.

Selain itu, otoritas juga menyoroti penggunaan kanal, perangkat, dan nomor resmi perusahaan dalam aktivitas penagihan; efektivitas pengawasan penyelenggara terhadap petugas penagihan internal maupun pihak ketiga; dan penyelenggaraan pelindungan info pribadi konsumen dalam proses penagihan.

Selanjutnya, OJK telah meminta penyelenggara untuk memastikan penghentian sementara tindakan penagihan nan berpotensi tidak sesuai ketentuan terhadap konsumen nan mengusulkan pengaduan sampai proses penanganan pengaduan selesai, serta menyampaikan data, dokumen, dan penjelasan komplit nan diperlukan untuk kepentingan pengawasan.