Perry Warjiyo Mundur, DPR Minta Independensi BI Tetap Dijaga

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANGGOTA DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti meminta proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia nan baru dilakukan secara transparan dan mengutamakan figur ahli nan bisa menjaga independensi bank sentral. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari kedudukan Gubernur BI. Pemerintah menyatakan Perry mengundurkan diri lantaran argumen pribadi.

Untuk sementara, tugas Gubernur BI dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sampai gubernur definitif ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto belum menentukan calon pengganti Perry. 

"Pergantian Gubernur BI tidak boleh menimbulkan ketidakpastian baru. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memberikan kepastian bahwa independensi, profesionalitas, dan kesinambungan kebijakan tetap terjaga,” kata Azis, Senin (27/7/2026).

Pengunduran diri Perry mendapat perhatian pelaku pasar lantaran terjadi ketika Indonesia tetap menghadapi tekanan terhadap nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah analis menilai penentuan pengganti Perry bakal menjadi aspek krusial bagi kredibilitas kebijakan moneter dan kepercayaan investor. gatakan figur nan dipilih sebagai Gubernur BI definitif kudu bisa menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, kebijakan BI kudu menciptakan kondisi nan mendukung pembiayaan sektor produktif, investasi, industri berbobot tambah, dan ekspansi lapangan kerja.

“Stabilitas tidak boleh berakhir pada parameter ekonomi. Stabilitas kudu menjadi fondasi agar bumi upaya berani berinvestasi, industri berkembang, UMKM naik kelas, dan masyarakat memperoleh kesempatan kerja,” ujarnya.

Azis menegaskan orientasi tersebut bukan berfaedah BI kudu menjadi lembaga pembangunan alias berada di bawah kendali kebijakan pemerintah.

Menurutnya, independensi BI kudu tetap dipertahankan untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

“Bank Indonesia tidak boleh disubordinasikan kepada kepentingan politik jangka pendek. Namun, independensi juga tidak berfaedah setiap lembaga negara bekerja sendiri-sendiri tanpa memahami tantangan pembangunan nasional,” katanya.

Ia mengusulkan penguatan orkestrasi kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan bumi usaha.

Dalam orkestrasi tersebut, setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya masing-masing. Pemerintah mengelola kebijakan fiskal dan sektor riil, sedangkan BI menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, makroprudensial, pasar keuangan, dan sistem pembayaran.

Azis mengatakan Indonesia sedang menjalankan sejumlah agenda transformasi, seperti hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, digitalisasi, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Agenda tersebut, menurutnya, memerlukan kebijakan ekonomi nan stabil sekaligus bisa mendorong produktivitas.

“Keberhasilan Gubernur BI berikutnya tidak hanya diukur dari rendahnya inflasi alias stabilnya rupiah. Kepemimpinannya juga kudu dinilai dari keahlian menjaga kepercayaan dan memperbesar ruang bagi aktivitas ekonomi produktif,” pungkasnya. (H-2)