Permasalahan Sampah dari Hulu ke Hilir Diharap Selesai Akhir 2027

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) berbareng jejeran pemerintah wilayah merumuskan peta jalan nan menargetkan penyelesaian krisis sampah dari hulu ke hilir selambat-lambatnya pada akhir tahun 2027.

Hal itu dilakukan dalam upaya merespons kondisi kedaruratan pengelolaan sampah nan secara umum meliputi persoalan minimnya infrastruktur, keterbatasan pendanaan, serta akibat musibah alam di Sumatra Barat (Sumbar).

Menurut Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, kerjasama lintas pemerintahan menjadi bagian nan krusial untuk orkestrasi dan pengawalan terpadu.

Yakni, kata dia, dari hanya sekadar mengandalkan penambahan akomodasi pemrosesan akhir, tetapi sudah mulai berfokus untuk mengubah konsep pengelolaan sampah dari nan sebelumnya dianggap sebagai beban ekologis, diubah menjadi sebuah tata kelola lingkungan nan modern, bernilai, dan berkelanjutan.

Jumhur menyatakan, KLH/BPLH siap memberikan support terukur, namun untuk mencapai perihal tersebut pemerintah wilayah kudu mempunyai komitmen penyelesaian terlebih dulu serta mempunyai tenggat waktu nan jelas.

"Saya mau setelah rakor dari sini, kita punya roadmap untuk Sumatera Barat. Nanti bakal muncul beberapa kebutuhan, dari mana nan bisa kita support, apa saja nan bisa kita support. Intinya setahun dua tahun ke depan kudu tuntas. Minimal akhir tahun 2027 urusan sampah kudu sudah selesai semua," ujar Jumhur melalui keterangan tertulis nan diterima Liputan6.com, Rabu 15 Juli 2026.

Jumhur menjelaskan, peta jalan strategis ini mencakup perubahan kebiasaan masyarakat dalam pengurangan sampah sejak dari sumber, penguatan peran bank sampah, optimasi teknologi pengolahan, hingga memastikan setiap akomodasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) beraksi dengan menerapkan teknis pengelolaan lingkungan nan mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan nan ketat.

Menyambut inisiatif KLH/BPLH, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai pertemuan ini sebagai momentum penting. Menurut dia, pembenahan absolut dilakukan secara terpadu agar persoalan sampah di Sumatra Barat tidak membebani pembangunan daerah.

"Persampahan tetap menjadi persoalan terbesar di Sumatera Barat. Beberapa persoalan tersebut memerlukan pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh nan dimulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan bank sampah, peningkatan kapabilitas pengolahan, hingga pemrosesan akhir nan memenuhi standar lingkungan," kata dia.

"Positif dengan pertemuan kita hari ini, ini adalah momen bagi kita untuk bersinergi, berkolaborasi, dan kemudian juga melakukan upaya-upaya sedini mungkin, secepat mungkin," sambung Mahyeldi.

Kondisi aktual pengelolaan sampah di lapangan juga dipaparkan secara langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis. Menurut dia, intervensi pusat sangat krusial di tengah minimnya akomodasi operasional dan dinamika anggaran wilayah saat ini.

"Perlu kami sampaikan kepada Bapak, timbulan sampah kami kurang lebih 298,91 ton per hari. Harapan saya, kami dapat membenahi persampahan," kata John.

"Namun, perlu diketahui bahwa dengan kondisi finansial akibat efisiensi pemotongan TKD, ditambah kami mendapat kemalangan berupa banjir dan longsor, sampai sekarang kami belum konsisten dalam penyelesaian persoalan sampah. Kami kekurangan truk, kami kekurangan ekskavator. Inilah kondisi kami, Pak," sambung dia.

KLH/BPLH berkomitmen menjadikan model kerjasama seperti nan telah dilakukan di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bali, dan NTB sebagai referensi strategis dalam memetakan intervensi penyelesaian masalah persampahan di wilayah lain.

Sinergi ini menjadi bagian krusial dan merupakan fondasi krusial untuk memastikan penerapan pembinaan terhadap perlindungan kualitas lingkungan hidup kepada masyarakat tetap terjaga dari ancaman polusi sampah.