Perkuat Pengawasan Registrasi Biometrik, Komdigi Ingatkan Operator Pastikan Kepatuhan hingga Gerai

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Tiga pekan sejak kebijakan itu diberlakukan, seluruh operator seluler diminta memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan, menyusul tetap ditemukannya praktik nan tidak sesuai di sejumlah titik layanan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Komitmen Bersama Implementasi Registrasi Pelanggan Berbasis Data Biometrik nan dihadiri seluruh Direktur Utama penyelenggara telekomunikasi seluler nan tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, tahap terpenting setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan implementasinya melangkah konsisten hingga ke tingkat paling bawah.

"Seluruh kanal registrasi, baik melalui gerai, aplikasi, situs web, maupun saluran mitra distribusi, kudu tunduk pada ketentuan nan sama. Jangan sampai kebijakan bertindak di tingkat pusat, tetapi dalam praktiknya tetap terdapat celah di lapangan. Tidak boleh ada perbedaan standar keamanan antara registrasi di kota besar dan di daerah, antara kanal digital dan kanal fisik, maupun antara pengguna satu operator dan operator lainnya," ujar Meutya.

Menurut Meutya, penguatan penerapan registrasi biometrik dilakukan sebagai bagian dari upaya menutup celah penyalahgunaan nomor seluler nan selama ini dimanfaatkan dalam beragam tindak kejahatan digital.

"Kebijakan registrasi biometrik ini datang sebagai solusi di tingkat hulu untuk memutus akar masalah kejahatan berbasis finansial digital. Dengan menutup celah anonimitas sejak awal, patokan ini menjadi tembok utama dalam memberantas penipuan, gambling online, pinjaman online fiktif, hingga peniruan identitas nan selama ini sangat meresahkan masyarakat," tegasnya.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan perputaran biaya gambling online sepanjang 2025 mencapai Rp286,8 triliun. Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan mencapai Rp9,1 triliun dari 432 ribu lebih laporan sejak November 2024 hingga awal 2026. Hingga 16 Juli 2026, Komdigi juga menerima lebih dari 30 ribu kejuaraan mengenai penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, pemerasan, dan beragam corak kejahatan digital lainnya.