Peringatan Kudatuli PDI Perjuangan Kota Bandung, Upaya Meneguhkan Demokrasi

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Andri Gunawan, pada refleksi 30 tahun Peristiwa Kudatuli berjudul "Mengenang Korban, Melawan Lupa, Meneguhkan Demokrasi. nan digelar di Kantor PDI Perjuangan Kota Bandung di komplek perumahan Arcamanik(MI/SUMARIYADI)

PERISTIWA besar itu terjadi tiga dasawarsa lalu. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, diserbu massa, sehingga menyulut kerusuhan besar.

Peristiwa pada 27 Juli 1996 itu dikenal sebagai Kudatuli. Ia menjadi salah satu penanda krusial dalam perjalanan kerakyatan Indonesia. Ada  jejak panjang tentang perlawanan terhadap pembungkaman hak-hak sipil.

Namun, waktu terus berjalan. Kenangan dan ingatan bakal peristiwa itu mulai memudar. Sementara itu, banyak orang nan tidak mengalami langsung Kudatuli mengenalnya sebatas catatan sejarah. Padahal jejak perjuangannya tetap terasa dalam ruang kerakyatan nan dinikmati masyarakat hingga hari ini.

Untuk menghadirkan kembali kenangan besar itu, DPC PDI Perjuangan Kota Bandung menggelar refleksi 30 tahun Peristiwa Kudatuli berjudul "Mengenang Korban, Melawan Lupa, Meneguhkan Demokrasi". Ribuan kader dan simpatisan datang di instansi PDI Perjuangan Kota Bandung di Perumahan Arcamanik, Kota Bandung, pada Minggu (27/7).

Peringatan ini tidak hanya menjadi ruang mengenang para korban, tetapi juga membujuk publik kembali memahami makna krusial Kudatuli dalam perjalanan kerakyatan Indonesia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandung, Andri Gunawan, memandang ruang kebebasan nan terbuka bagi masyarakat saat ini tidak lahir dalam sekejap. Hak menyampaikan pendapat nan sekarang dianggap biasa merupakan hasil dari perjuangan panjang nan perlu terus dikenang setiap generasi.

"Kalau hari ini anak-anak muda bisa menyampaikan kritik, apalagi marah-marah soal MBG, bisa mengkritik pejabat di media sosial, bisa menyampaikan keluhan, lampau lantaran viral akhirnya muncul keadilan, itu tidak lepas dari perjuangan nan terjadi dalam peristiwa Kudatuli," tegasnya.

Dia menilai peringatan tiga dasawarsa Kudatuli bukan sekadar mengenang sebuah tragedi politik, melainkan upaya merawat kesadaran kolektif agar perjalanan bangsa tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Bangsa nan memahami masa lampau bakal mempunyai injakan nan lebih kuat dalam menjaga kehidupan demokrasi.

"Orang nan melupakan sejarah bakal kehilangan jiwanya. Kalau sudah kehilangan jiwa, langkahnya bisa tersesat ke mana-mana. Karena itu, peristiwa Kudatuli tidak boleh dilupakan," tegasnya.

KEBEBASAN BERORGANISASI

Menurut Andri, Kudatuli juga menjadi pengingat soal hak-hak sipil nan dapat terancam ketika kekuasaan melampaui batasnya. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran agar negara selalu menghormati kebebasan berorganisasi dan menjamin ruang kerakyatan tetap terbuka bagi seluruh warga.

"Pada masa itu, negara apalagi pernah mengganti ketua umum partai sesuai kehendaknya sendiri. Hal seperti itu bisa saja terulang kepada siapa pun jika kekuasaan dibiarkan melangkah sewenang-wenang," tandasnya.

Dia menilai tantangan kerakyatan bakal selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi tanggung jawab mengawasi kekuasaan tidak pernah berubah. Keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat menjadi syarat agar kerakyatan tetap melangkah sesuai cita-cita reformasi.

"Kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu orang alias satu kelompok, lantaran kekuasaan itu milik rakyat. Itulah pelajaran krusial dari peristiwa Kudatuli. Ketika berada di pihak nan benar, masyarakat kudu berani bersuara dan melawan ketidakadilan," tuturnya.

Pada Refleksi 30 tahun Kudatuli di Bandung itu turut dihadiri sejumlah pelaku sejarah, penyintas, kader partai, mahasiswa, serta masyarakat umum. Para penyintas membagikan kesaksian mengensi peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pengingat jika kerakyatan nan dinikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan.