Tim Okezone
, Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |16:34 WIB

Anggota DPRD Parimo dari Fraksi Perindo, Yolanda Mambu (foto: dok ist)
PARIGI MOUTONG - APBD tidak boleh berakhir sebagai nomor dalam laporan. Setiap rupiah nan dibelanjakan pemerintah kudu kembali kepada rakyat dalam corak pembangunan dan pelayanan publik nan betul-betul dirasakan.
Pesan itu disampaikan Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 nan dibacakan personil DPRD Parimo, Yolanda Mambu, dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Selasa 21 Juli 2026.
"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan mengenai nomor realisasi, tetapi sebuah gambaran dari hasil sebuah kebijakan pemerintah," ujar Yolanda saat membacakan pandangan akhir Fraksi Perindo.
Fraksi Perindo pada dasarnya mengapresiasi komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam jawaban Bupati atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Parimo, terutama mengenai tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, efektivitas shopping wilayah hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, beragam komitmen tersebut kudu diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan nan memberikan akibat langsung kepada masyarakat. Karena itu, efektivitas shopping wilayah dinilai perlu terus ditingkatkan agar anggaran nan dialokasikan betul-betul memberikan faedah optimal.
"Efektivitas shopping wilayah kudu ditingkatkan agar setiap program menghasilkan faedah nan dirasakan oleh masyarakat," kata legislator nan duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong ini.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari
Follow
Berita Terkait
Telusuri buletin news lainnya
3 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·