Percepat Program Prioritas Presiden untuk Penggerak Ekonomi Baru

Sedang Trending 20 menit yang lalu

Percepat Program Prioritas Presiden untuk Penggerak Ekonomi Baru

Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA – Pemerintah memperkuat support kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung penyelenggaraan program strategis Presiden dan kebijakan prioritas nasional.

Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro,  pada Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta.

Peran Kemensetneg adalah memastikan pengarahan Presiden Prabowo Subianto dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan manajemen pemerintahan nan tertib serta selaras.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS),  Agus Riwanto, mendorong penguatan kepastian norma dan tata kelola kelembagaan agar beragam program prioritas nasional dapat memberikan faedah nan semakin luas bagi masyarakat.

Menurut Agus, keberhasilan program prioritas nasional tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran nan terserap, banyaknya aktivitas nan terlaksana, ataupun prasarana nan sukses dibangun.

“Keberhasilan kudu dilihat dari sejauh mana program bisa menghadirkan faedah nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melangkah secara transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam FGD berjudul Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional dikutip, Jumat (20/11/2026).

Agus menjelaskan, bahwa kepastian norma merupakan fondasi krusial bagi keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah. Dengan landasan norma nan jelas, pembagian kewenangan nan terukur, serta sistem pertanggungjawaban nan transparan, setiap program dapat dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.

Program prioritas nasional kudu mempunyai tata kelola nan kuat sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Kepastian norma bukan untuk menghalang pembangunan, melainkan memberikan pedoman dan perlindungan bagi pemerintah, pelaksana, bumi usaha, maupun masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip tersebut relevan diterapkan pada beragam program, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Reforma Agraria.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑