Pengusaha Ingatkan Bahaya Mengintai, Sentil Data Ramai Wisman ke RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan visitor mancanegara (wisman) ke Indonesia dinilai belum cukup untuk menjamin kualitas pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai kenaikan nomor kunjungan belum otomatis memberi akibat ekonomi nyata di daerah.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah wilayah memegang peran krusial dalam memastikan sektor pariwisata betul-betul memberi faedah terhadap ekonomi lokal.

"Kalau dia tidak berdampak, peningkatan wisman itu tidak ada artinya. Hanya tercatat sebagai kontribusi statistik saja," kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Kamis (7/5/2026).

PHRI memandang selama ini konsentrasi pemerintah tetap terlalu besar pada nomor kunjungan wisatawan. Padahal, parameter utama nan lebih krusial adalah akibat terhadap okupansi hotel, serapan tenaga kerja, hingga penerimaan daerah.

Menurut Maulana, wilayah nan bisa menciptakan destinasi berbobot bakal lebih mudah menarik visitor dengan pengeluaran tinggi. Namun kondisi itu tidak bisa tercapai tanpa pengawasan upaya dan tata kelola wilayah nan baik.

"Pemerintah itu satu, ada pusat dan ada daerah. Tapi jangan semua menyalahkan pusat terus. Pusat tidak mungkin mengurus 500 lebih kabupaten kota," ujarnya.

PHRI menilai kualitas lokasi wisata tidak hanya ditentukan promosi alias jumlah turis nan datang. Faktor lingkungan, tata ruang, legalitas usaha, hingga pengelolaan sampah juga menjadi penentu utama keberlanjutan sektor pariwisata.

Di sisi lain, pemerintah wilayah disebut mempunyai perangkat komplit untuk melakukan pengawasan, mulai dari dinas pariwisata, tata ruang, lingkungan hidup hingga ATR/BPN di wilayah masing-masing.

"Kalau bicara quality destination, semua upaya kudu tertib sesuai aturan, tata ruangnya betul dan ada serapan tenaga kerja. Baru kita bisa bicara destinasi nan berkualitas," kata Maulana.

PHRI mengingatkan industri pariwisata sekarang menghadapi tantangan nan semakin kompleks. Selain tekanan geopolitik global, pelaku upaya juga menghadapi kenaikan biaya operasional dan perlambatan pasar.

Menurut Maulana, kondisi tersebut bakal semakin berat jika izin nan diterapkan justru menambah biaya upaya tanpa memberi solusi nyata di lapangan.

"Perizinan berupaya itu terus meningkat bebannya sementara pangsa pasar tidak signifikan naik, apalagi ada nan condong turun. Itu nan bahaya," ujarnya.

PHRI juga menilai tren kenaikan wisman beberapa waktu terakhir perlu dibaca secara hati-hati lantaran pedoman pembanding pascapandemi tetap rendah. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya konsentrasi mengejar nomor kunjungan semata.

"Wisman memang tumbuh tinggi lantaran base datanya rendah setelah pandemi. Jadi agak susah jika hanya memandang nomor pertumbuhan tanpa memandang dampaknya," tutup Maulana.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]