Pengusaha Dukung Tata Kelola Ekspor SDA, Minta Implementasi hingga Kepastian Hukum

Ekspor Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berbareng Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan support atas langkah Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bermaksud meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berkedudukan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakter masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit mempunyai struktur kontrak, rantai pasok, sistem pembiayaan, serta profil pembeli internasional nan berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap melangkah sesuai sistem nan berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," ungkapnya

Selain itu, bumi upaya meminta pemerintah memberikan kepastian norma terhadap perjanjian nan sedang melangkah maupun perjanjian jangka panjang, termasuk mengenai sistem pembayaran, pengapalan, asuransi, tanggungjawab DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta beragam skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis nan jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.