Penentuan Pemasok Batu Bara untuk PLTU Jadi Kewenangan Pemerintah, Ini Penjelasannya

Penentuan Pemasok Batu Bara untuk PLTU Jadi Kewenangan Pemerintah, Ini Penjelasannya (Foto: Dokumentasi PLN EPI)

JAKARTA - Tata kelola pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kembali menjadi perhatian seiring pentingnya menjaga keandalan pasokan listrik nasional. 

Penetapan kebutuhan batu bara hingga penugasan perusahaan tambang sebagai pemasok merupakan kewenangan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).

Direktur Eksekutif Energy Watch Olo Berto Siahaan mengatakan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit disusun berasas rencana operasi masing-masing PLTU, kemudian dikonsolidasikan oleh PLN Group dan dibahas berbareng pemerintah. 

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Ditjen Minerba menetapkan perusahaan tambang nan mendapat penugasan untuk memasok batu bara, baik bagi pembangkit milik PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP).

"Kebutuhan batu bara disusun berasas rencana operasi masing-masing pembangkit, kemudian dikonsolidasikan di lingkungan PLN Group dan dibahas berbareng pemerintah. Selanjutnya Ditjen Minerba menetapkan perusahaan tambang nan mendapat penugasan untuk memasok kebutuhan batu bara pembangkit," ujar Olo, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut dia, sistem tersebut menunjukkan pemerintah mempunyai peran sentral dalam menjaga keamanan pasokan daya primer untuk sektor ketenagalistrikan. Pasalnya, PLTU hingga saat ini tetap menjadi pembangkit beban dasar (base load) nan memasok listrik selama 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun.

Karena berfaedah sebagai base load, kesiapan batu bara menjadi aspek nan sangat menentukan keandalan sistem kelistrikan nasional. Gangguan pasokan dapat berakibat langsung terhadap operasi pembangkit dan kontinuitas penyediaan listrik bagi rumah tangga, industri, maupun sektor usaha.

Olo menjelaskan, setelah pemerintah menetapkan perusahaan tambang nan memperoleh penugasan, proses pengadaan dilanjutkan melalui penyusunan kontrak, pengaturan agenda pengiriman, hingga pemeriksaan kualitas dan jumlah batu bara oleh surveyor independen. 

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar dalam proses pembayaran, sementara pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap realisasi pasokan dan pemenuhan tanggungjawab Domestic Market Obligation (DMO).

"Setiap pihak mempunyai kegunaan nan berbeda. Pemerintah berkedudukan sebagai regulator sekaligus menetapkan penugasan kepada sumber tambang, sementara penyelenggaraan perjanjian dan koordinasi pengedaran mengikuti penugasan nan telah ditetapkan. Pembagian peran ini menjadi bagian dari tata kelola untuk menjaga transparansi dan memastikan pasokan melangkah sesuai kebutuhan," katanya.