3 bulan yang lalu
Ilustrasi.
JAKARTA - Penangkapan dan deportasi penduduk negara asing (WNA) asal Palestina, Abdul Karim Raeq Miqdad, oleh Polri memunculkan sorotan tajam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan apakah Pemerintah Indonesia telah melakukan verifikasi secara menyeluruh mengenai tuduhan terorisme terhadap Abdul Karim.
MUI menilai langkah tersebut kudu dipastikan sesuai dengan norma nasional maupun norma internasional serta tidak mencederai posisi Indonesia sebagai negara nan konsisten mendukung perjuangan Palestina.
"Apakah pihak pemerintah Indonesia sudah segera meneliti kebenaran pernyataan dari Siprus bahwa Miqdad itu memang seorang teroris?" kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam keterangan nan diterbitkan melalui MUI Digital, Rabu (22/7/2026).
Selain mempertanyakan dasar penangkapan, Sudarnoto juga menyoroti aspek pendampingan norma terhadap Miqdad. Menurutnya, Miqdad tidak memperoleh pendampingan norma sejak ditangkap hingga dipulangkan alias dideportasi ke Siprus.
"Satu perihal nan saya tanyakan, siapa pengacara nan mendampingi Miqdad? Ini enggak ada," katanya.
Sudarnoto menilai sistem penangkapan seperti itu tidak boleh menjadi preseden. Menurutnya, sistem serupa berpotensi diterapkan terhadap penduduk alias aktivis Palestina lain nan berada di Indonesia.
"Kalau ini sukses maka orang-orang Palestina nan ada di Indonesia nyaris semuanya itu adalah pembela hak-hak Palestina. Itu bisa satu per satu diambil melalui sistem nan sama," ujarnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·