Pemutakhiran NIK Jadi Kunci Pembebasan PBB-P2 di Jakarta

Ilustrasi pemutakhiran NIK. (Foto: dok Freepik/rawpixel)

JAKARTA – Pemutakhiran info Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini mendukung wajib pajak agar bisa memanfaatkan akomodasi pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai ketentuan nan berlaku.

Dengan pemutakhiran NIK, wajib pajak berpotensi memperoleh pembebasan PBB-P2 hingga Rp0. Tanpa NIK nan sah dan terdaftar dalam sistem pajak daerah, wajib pajak berisiko tidak memperoleh akomodasi pembebasan, meskipun telah memenuhi kriteria lainnya.

Berdasarkan kebijakan PBB-P2 DKI Jakarta tahun 2025, pembebasan pokok PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi nan memenuhi ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut antara lain mempunyai rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp2 miliar alias rumah susun dengan NJOP sampai dengan Rp650 juta, serta telah melengkapi info NIK dalam sistem pajak daerah.

Dengan demikian, pengesahan NIK menjadi bagian krusial dalam proses pemberian akomodasi pembebasan PBB-P2. Data NIK nan tercatat kudu sesuai dengan info wajib pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan dapat diverifikasi melalui sistem kependudukan.

Fasilitas pembebasan ini bertindak untuk satu objek PBB-P2. Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak nan memenuhi ketentuan, maka pembebasan diberikan pada objek dengan NJOP terbesar.