Pemkab Sidoarjo Pastikan Perlindungan Kesehatan Masyarakat, UHC Capai 99,79%

Sidoarjo -

Komitmen Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat terus menunjukkan hasil nyata. Per 1 Agustus 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 99,79%.

Capaian tersebut menunjukkan nyaris seluruh masyarakat Sidoarjo telah tercakup dalam program JKN-KIS. Dari total 2.051.277 jiwa, sebanyak 2.047.020 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Hanya sekitar 4.257 jiwa nan tetap belum tercakup.

Capaian Universal Health Coverage (UHC) nan nyaris menyentuh 100% ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana untuk memastikan masyarakat mempunyai akses terhadap perlindungan kesehatan.

"Per 1 Agustus 2026, capaian UHC Kabupaten Sidoarjo sudah 99,79%. Dari total 2.051.277 jiwa, sebanyak 2.047.020 jiwa sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina kepada detikcom, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, capaian tersebut sekaligus menjadi injakan bagi Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas kepesertaan JKN. Sebab, selain memastikan masyarakat terdaftar, kepesertaan juga perlu dijaga agar tetap aktif.

Saat ini tingkat keaktifan peserta JKN Sidoarjo mencapai 82,30% alias sekitar 1,7 juta peserta aktif. Sementara sekitar 400 ribu peserta tetap berstatus nonaktif, sehingga perlu upaya penguatan untuk mendorong perlindungan kesehatan nan efektif.

Upaya tersebut bakal dilakukan dengan memperkuat reaktivasi peserta JKN nonaktif. Pemkab Sidoarjo juga bakal memberikan penguatan kepesertaan PBPU sebesar 64,04% dan PBPU Pemda sebesar 75,42%.

Sementara itu, tingkat keaktifan PPU PN tercatat 96,53%, BP 92,02%, PBI JK 91,38%, dan PPU BU 87,58%.

"Strategi peningkatan UHC Sidoarjo diarahkan pada reaktivasi peserta nonaktif, penguatan kepesertaan PBPU dan PBPU Pemda, serta pemutakhiran dan sinkronisasi data," jelas Lakhsmie.

Untuk memastikan info kepesertaan semakin akurat, Pemkab Sidoarjo bakal melakukan pemutakhiran info JKN secara berkala berbareng BPJS Kesehatan, Dukcapil, Dinas Sosial, pemerintah desa dan kelurahan serta OPD terkait.

Pendataan juga bakal diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk RT/RW. Dengan begitu, masyarakat nan belum mempunyai JKN maupun peserta nan berstatus nonaktif dapat lebih mudah diidentifikasi.

Pemkab Sidoarjo turut memperkuat kepesertaan PBID melalui verifikasi dan pengesahan info serta percepatan reaktivasi masyarakat miskin dan rentan nan memenuhi kriteria.

Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan juga diarahkan kepada pekerja informal, seperti pelaku UMKM, pedagang, petani, nelayan dan pekerja mandiri. Sementara kepesertaan pekerja umum diperkuat melalui koordinasi dengan perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja.

"Desa, kelurahan dan Puskesmas dapat dioptimalkan sebagai ujung tombak pendataan, edukasi dan fasilitasi kepesertaan JKN," tuturnya.

Pemkab Sidoarjo juga mendorong penguatan monitoring melalui dashboard UHC. Sistem tersebut bakal memantau cakupan peserta, peserta aktif, peserta nonaktif, PBID hingga masyarakat nan belum terdaftar.

Monitoring dan pertimbangan dilakukan secara rutin dengan memberikan intervensi unik kepada kecamatan maupun desa nan capaian UHC-nya tetap perlu ditingkatkan.

Lakhsmie menegaskan, tingginya cakupan UHC perlu diikuti dengan peningkatan keaktifan peserta sehingga kepesertaan JKN betul-betul memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Upaya ini pun perlu support dan kerjasama beragam pihak.

"Kami juga memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga peningkatan UHC menjadi tanggung jawab berbareng seluruh OPD, BPJS Kesehatan, kecamatan, desa/ kelurahan dan masyarakat," pungkasnya.

(akd/ega)