Pemkab Bekasi Percepat Normalisasi Irigasi BKG Cegah Kekeringan Lahan Pertanian

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja melakukan peninjauan sedimentasi dan eceng gondok nan menghalang aliran air di BKG 15 dan 16 Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/7).(DOK.PEMKABBEKASI)

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi melakukan langkah sigap dalam menangani area pertanian nan terdampak kemarau. Upaya ini dilakukan melalui percepatan aktivitas normalisasi pada saluran irigasi Bendung Kedunggede (BKG) guna mencegah kekeringan lahan persawahan sekaligus menjaga produktivitas petani di wilayah tersebut.

"Percepatan penanganan saluran irigasi di Kecamatan Pebayuran ini sebagai upaya melindungi petani dari ancaman kekeringan saat musim tandus maupun banjir ketika musim hujan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat meninjau saluran irigasi BKG di Kecamatan Pebayuran, Selasa (28/7).

Peninjauan lapangan ini merupakan respons langsung atas keluhan ratusan petani di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan para petani dalam forum audiensi nan digelar di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi pada Senin (27/7).

Dalam peninjauan tersebut, Asep didampingi oleh perangkat wilayah terkait, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) II, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, serta perwakilan petani. Rombongan menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari BKG 6 Cikarang Timur, BKG 15, BKG 16, hingga letak terdampak kekeringan di Desa Karangharja dan Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran.

Respons Aspirasi Masyarakat

Kunjungan ini bermaksud memastikan persoalan di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Hasil peninjauan mengungkap sejumlah halangan utama dalam pengedaran air irigasi, di antaranya kerusakan jembatan di titik BKG 6 serta penumpukan eceng gondok dan sampah di BKG 15 dan BKG 16.

"Konstruksi jembatan di BKG 16 posisinya tegak lurus sehingga menjadi titik penahan eceng gondok dan sampah. Kondisi itu menyebabkan aliran air menuju lahan pertanian menjadi tidak optimal. Saya sudah sampaikan perihal ini lantaran merupakan kewenangan BBWS," jelas Asep.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkab Bekasi berencana mengalokasikan pembangunan empat jembatan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air di sepanjang 10 kilometer saluran irigasi, mulai dari BKG 16 hingga BKG 25.

Kegiatan normalisasi saluran juga dipastikan bakal segera dikerjakan melalui kerjasama dengan BBWS dan PJT II. Jika seluruh support teknis dan kesepakatan kewenangan telah rampung, pekerjaan normalisasi ditargetkan mulai melangkah pada pekan depan.

Jaga Produktivitas Pertanian

Asep menekankan bahwa normalisasi saluran irigasi adalah langkah vital untuk menjaga stabilitas sektor pertanian. Saluran nan berfaedah optimal tidak hanya menjamin pasokan air saat kemarau, tetapi juga meningkatkan kapabilitas tampung sungai saat curah hujan tinggi.

"Kita tidak mau petani mengalami kekeringan saat kemarau, tetapi juga tidak mau masyarakat terdampak banjir ketika musim hujan. Dengan normalisasi ini, aliran air bakal lebih lancar sehingga kebutuhan irigasi terpenuhi dan akibat banjir dapat dikurangi," tambahnya.

Pemerintah wilayah berambisi upaya percepatan ini bisa mencegah potensi kandas panen serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani nan menggantungkan hidup pada sektor agraris.

"Penanganan saluran irigasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjaga area pertanian berkepanjangan serta memastikan kebutuhan air irigasi bagi lahan pertanian tetap terpenuhi," tutupnya. (AK/I-1)