Pemerintahan Prabowo Didesak Berantas Korupsi Lebih Progresif

Presiden Prabowo Subianto(Antara)

Komunitas aktivis 98 Resolution Network menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tetap sejalan dengan petunjuk reformasi 1998 dan konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan 28 tahun aktivitas reformasi nan digelar organisasi aktivis tersebut di area SCBD, Kamis (21/5).

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengatakan pidato Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (20/5) mencerminkan komitmen demokrasi di era saat ini sekaligus menunjukkan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

"Kalau kita bandingkan dengan pidato politik Presiden Prabowo dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei di DPR kemarin, saya kira itu adalah pidato nan sudah melampaui gagasan, pandangan, pikiran dan aktivitas sosial sepanjang Orde Baru dan Reformasi," kata Haris dalam konvensi pers.

Menurut Haris, program-program pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini tetap sejalan dengan petunjuk reformasi 1998, khususnya mengenai pendemokrasian ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

"Program pemerintahan Prabowo-Gibran tetap sejalan dengan mandat reformasi tahun 1998 dan petunjuk konstitusi. Amanat pendemokrasian ekonomi nan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33," ujarnya.

Ia juga menilai langkah pemerintah dalam menyita aset hasil tindak pidana korupsi menjadi bagian dari penerapan tuntutan reformasi nan selama ini disuarakan masyarakat.

Haris menyinggung sejumlah kasus nan menurutnya menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan duit hasil korupsi kasus crude palm oil (CPO) nan melibatkan Wilmar Group serta kasus makelar perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia nan menyeret Zarof Ricar.

"Mandat ini telah dijalankan oleh Presiden Prabowo. Para pelaku aktivitas reformasi pasti tetap ingat semboyan 'Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat' tertulis di spanduk-spanduk bertebaran dan menggema dalam pidato-pidato di setiap mimbar unjuk rasa. Presiden Prabowo menegaskan duit hasil sitaan hasil kejahatan korupsi tersebut bakal digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Selain itu, 98 Resolution Network juga menyatakan pemerintah tidak mengurangi anggaran pendidikan. Haris menyebut alokasi pendidikan tetap meningkat setiap tahun sesuai petunjuk konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.

"Anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dan efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran wilayah sebelumnya mengendap," ujar Haris.

Ke depan, organisasi aktivis tersebut menyatakan bakal terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam agenda pemberantasan korupsi nan dinilai perlu dilakukan secara lebih progresif.

"Pendekatan pemberantasan korupsi lebih progresif mengenai korupsi terhadap sumber pendapatan alias penerimaan negara sejalan dengan mandat reformasi," kata Haris.

"Selama ini pemberantasan korupsi hanya konsentrasi pada korupsi shopping negara nan nilainya tidak sebesar korupsi terhadap sumber pendapatan alias penerimaan negara," tandasnya. (E-3)