Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Skema Masih Dikaji

ilustrasi(Antara)

Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan penyaluran insentif pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan. Kebijakan ini diambil lantaran skema support fiskal tersebut tetap memerlukan kajian mendalam sebelum resmi diluncurkan ke publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penundaan ini bermaksud untuk mematangkan sistem penyelenggaraan agar program tepat sasaran. Sedianya, program support ini direncanakan mulai bertindak pada Juni 2026.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” ujar Airlangga saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (23/6).

Fokus pada Kematangan Mekanisme

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tetap perlu membahas perincian teknis dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh aspek operasional siap saat program resmi digulirkan pada Juli mendatang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus kendaraan listrik dengan sasaran kuota masing-masing 100 ribu unit untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Besaran Insentif dan Target Pengurangan Impor BBM

Berdasarkan rencana awal, pemerintah memperkirakan nilai insentif untuk sepeda motor listrik sebesar Rp5 juta per unit dalam Mata Uang Rupiah. Namun, nomor final serta skema penyalurannya tetap menunggu pengumuman resmi setelah pembahasan lintas sektoral selesai.

Kebijakan insentif kendaraan listrik ini bukan sekadar upaya mendorong mengambil kendaraan ramah lingkungan, namun juga mempunyai dimensi strategis dalam ketahanan daya nasional. Pemerintah berambisi langkah ini dapat menekan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor BBM di tengah nilai minyak dunia nan diperkirakan tetap tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan,” pungkas Airlangga.

Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026 untuk mempercepat transisi daya menuju ekosistem transportasi nan lebih bersih di Indonesia.