Pemerintah Siaga Karhutla Akibat El Nino Lebih Awal

Petugas Manggala Agni Daops Palangka Raya berupaya memadamkan kebakaran lahan gambut di Kelurahan Kameloh Baru, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (27/7/2026). Berdasarkan info Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, kebakaran h( ANTARA FOTO/Auliya Rahman/tom.)

PEMERINTAH mulai mengantisipasi potensi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan diperkirakan datang lebih sigap tahun ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai siklus El Nino nan datang lebih awal.

"Saya dihubungi tadi pagi, kita bakal ada ratas unik tentang Karhutla, kebakaran rimba dan lahan," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Selasa (28/7). 

Ia menjelaskan, berasas pola sebelumnya, siklus El Nino umumnya terjadi setiap empat tahun, ialah pada 2015, 2019, dan 2023. Dengan pola tersebut, El Nino berikutnya semestinya terjadi pada 2027. Namun, prediksi BMKG menunjukkan kejadian itu berpotensi datang lebih awal.

"Prediksi BMKG ini bakal terjadi El Nino nan cepat, jadi awalnya mestinya 2027 bakal terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih sigap dan berakhirnya lebih lambat," katanya.

Menurut Raja Juli, kondisi tersebut memerlukan kesiapsiagaan seluruh pihak lantaran akibat karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berkapak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ia menyebut Presiden telah mengundang BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta beragam pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi menghadapi ancaman tersebut.

Karhutla, kata dia, dapat memicu meningkatnya kasus jangkitan saluran pernapasan akut (ISPA), mengganggu transportasi udara akibat penutupan bandara, menghentikan aktivitas belajar mengajar, hingga melumpuhkan pusat-pusat perekonomian. Karena itu, upaya pencegahan kudu dilakukan sejak dini.

Di sisi lain, Raja Juli menilai Indonesia mempunyai modal nan baik dalam menekan luas kebakaran rimba dan lahan dalam beberapa tahun terakhir. Ia memaparkan, luas karhutla nan mencapai sekitar 2,6 juta hektare pada 2015 turun menjadi sekitar 2,1 juta hektare pada 2019, kemudian kembali menurun menjadi sekitar 1,1 juta hektare pada 2023. Sementara itu, pada tahun lampau luas area nan terdampak juga turun dari sekitar 375 ribu hektare menjadi sekitar 350 ribu hektare.

Meski demikian, dia menegaskan tren penurunan tersebut tidak boleh membikin pemerintah lengah lantaran perubahan suasana meningkatkan kompleksitas penanganan karhutla.

"Sebenarnya kita bisa menekan itu, cuman ini butuh koordinasi nan lebih rekat lagi, lebih ketat lagi, lantaran memang El Ninonya, climate change is real. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi," ujarnya.

Raja Juli menambahkan, wilayah nan selama ini menjadi langganan munculnya titik panas tetap didominasi area bergambut seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Namun, pemerintah juga mencermati munculnya tren baru, ialah penyebaran titik panas di luar enam provinsi tersebut. Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan peningkatan kejadian nan bakal dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi. Selain rumor karhutla, Raja Juli memastikan persoalan musibah banjir juga bakal disampaikan kepada Presiden dalam pembahasan pemerintah. (H-4)