Pemerintah Perketat Pengawasan Program Cetak Sawah di Kalimantan

Ilustrasi pesawahan di Kalimantan/(Dok.Istimewa)

PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pertimbangan dan meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Program Cetak Sawah di wilayah Regional Kalimantan. Pemerintah telah menemukan beragam masalah penyelenggaraan cetak sawah tahun-tahun sebelumnya, nan berpotensi menghalang pekerjaan sehingga perlu diantisipasi sejak awal.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto, saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Cetak Sawah Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/6) kemarin. Rakor nan bermaksud sebagai persiapan bangunan guna memastikan ekspansi areal tanam melangkah efektif dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional ini diikuti 112 peserta se regional Kalimantan.

Menurutnya pertimbangan dan pengetatan pengawasan bakal dilakukan melalui pemantauan berbasis kurva S, pemeriksaan kesiapan perangkat berat, serta pertimbangan berkala terhadap capaian pekerjaan guna mendukung percepatan tanam pada lahan nan dibangun. Pemerintah juga telah memperoleh beragam catatan krusial dari penyelenggaraan cetak sawah pada tahun-tahun sebelumnya, terutama mengenai sejumlah titik kritis nan berpotensi menghalang pekerjaan sehingga perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga penyelenggaraan di lapangan.

“Seluruh pekerjaan bangunan kudu merujuk pada arsip Survey Investigation Design (SID) nan telah disusun sebelumnya sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan, sehingga tidak diperkenankan adanya pekerjaan di luar perencanaan nan telah ditetapkan dalam arsip tersebut,” katanya.

Diegaskannya, pemerintah bakal memberikan peringatan andaikan terjadi deviasi lebih dari lima persen antara sasaran dan capaian pekerjaan lantaran kondisi tersebut berpotensi mengganggu agenda penyelenggaraan bangunan secara keseluruhan. “Kita kudu disiplin terhadap sasaran dan capaian pekerjaan sehingga penyelenggaraan bangunan dapat melangkah sesuai rencana nan telah ditetapkan,” ujar Hermanto.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel siap mendukung penuh seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya aktivitas cetak sawah nan bakal dilaksanakan di empat provinsi di Kalimantan, ialah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan info Survei Investigasi dan Desain (SID) nan dipaparkan dalam rakor, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724,70 hektar. Capaian tersebut dinilai menjadi progres nan membanggakan dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. “Progres Kalsel luar biasa. Ini merupakan prestasi nan patut kita banggakan dan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Kalimantan,” katanya.

Keberhasilan Kalsel dalam sektor pertanian semakin diperkuat dengan capaian surplus beras sebesar 1,2 juta ton pada tahun 2025. Atas capaian tersebut, Kalsel ditetapkan sebagai wilayah percontohan dalam pengembangan sektor pangan nasional.

Untuk mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan utama penyangga Pulau Kalimantan, Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan peningkatan produksi beras menjadi 1,3 juta ton pada tahun 2026 melalui optimasi program cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektar serta pengembangan diversifikasi komoditas pangan lokal. (E-2)