
Pemerintah Kelola Dana Cadangan Pesangon, Said Iqbal: Buruh Dapat Haknya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berbareng Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan patokan penyelenggaraan biaya persediaan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menilai patokan tersebut diperlukan untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan kewenangan pesangon ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan mengalami kesulitan finansial hingga pailit.
Dia mengatakan, persoalan pesangon selama ini bukan terletak pada besaran kewenangan nan telah diatur dalam undang-undang, melainkan kepastian pembayarannya kepada pekerja. Menurutnya, banyak pekerja tidak mendapatkan pesangon ketika terkena PHK lantaran perusahaan tidak mempunyai dana, mengalami kebangkrutan, alias menghindari kewajibannya.
“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam penerapan di lapangan rupanya tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak bayar pesangon. Ada nan kabur, ada nan pailit, ada nan berdasar tidak punya duit lagi,” kata Said Iqbal dalam konvensi pers, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, melalui sistem biaya persediaan pesangon, pengusaha diwajibkan menyisihkan biaya dalam corak iuran nan disetorkan kepada lembaga penyelenggara nan ditetapkan pemerintah. Dana tersebut nantinya dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kepentingan upaya lainnya.
Said Iqbal menegaskan, biaya persediaan pesangon bukan merupakan program agunan sosial, melainkan tanggungjawab pengusaha untuk memenuhi kewenangan pekerja. Dengan pemisahan biaya tersebut, pekerja diharapkan tetap memperoleh pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan finansial alias kepailitan.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi pekerja nan tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, pekerja tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha alias kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujar Said Iqbal.
Lebih jauh disampaikan, pemerintah perlu melakukan kalkulasi aktuaria dengan mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan besaran bayaran pekerja.
Said Iqbal mengungkapkan, dalam pembahasan pendapat serupa pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, sempat muncul simulasi iuran sekitar 3,3 persen. Namun, nomor tersebut bukan besaran iuran nan telah ditetapkan untuk program biaya persediaan pesangon saat ini.
Lebih lanjut, Said Iqbal meminta pemerintah memastikan adanya penegakan norma terhadap perusahaan nan tidak memenuhi tanggungjawab pembayaran iuran biaya persediaan pesangon.
Menurutnya, perusahaan nan tidak bayar iuran dapat dikenai hukuman administratif hingga penutupan aktivitas upaya sesuai ketentuan nan berlaku. Sementara itu, perusahaan nan tidak membayarkan pesangon kepada pekerja juga dapat menghadapi akibat pidana berasas ketentuan ketenagakerjaan.
“Kalau tidak bayar iuran biaya persediaan pesangon, ada hukuman administratif sampai penutupan perusahaan. Tetapi jika kemudian tidak bayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” tegasnya.
26 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·