Pemerintah Kaji Insentif Pajak ETF Emas Non-Delivery

Pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif fiskal bagi aktivitas perdagangan instrumen Exchange Traded Fund (ETF) emas non-delivery. (Foto :Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif fiskal bagi aktivitas perdagangan instrumen Exchange Traded Fund (ETF) emas non-delivery. Kebijakan insentif ini diproyeksikan bisa mengakselerasi pendalaman pasar serta menstimulasi lahirnya produk-produk investasi baru di pasar modal domestik.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana tersebut telah masuk dalam agenda pembahasan intensif dalam rapat koordinasi berbareng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nan digelar hari ini.

"Termasuk juga untuk tahap berikutnya, perdagangan ETF emas nan non-delivery itu mungkin memerlukan insentif fiskal. Itu tadi kami pelajari juga," ungkap Airlangga saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Airlangga memaparkan bahwa perjanjian ETF emas non-delivery mempunyai karakter unik, di mana pemegang modal hanya mentransaksikan nilai aset dasarnya (underlying asset) tanpa melakukan serah terima maupun penyimpanan bentuk logam mulia tersebut.

Karakteristik komoditas tanpa bentuk wujud ini dinilai memerlukan penyesuaian izin dari sisi perpajakan agar lebih kompetitif.

"Kalau perdagangan ETF emas, goods-nya kan tidak ada. Jadi salah satu dari sisi perpajakannya perlu dipermudah," ungkap Airlangga.

Dalam kesempatan nan sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari membenarkan bahwa otoritas pengawas secara aktif mengusulkan usulan pemberian sejumlah insentif kepada pemerintah.