Pemda Kalimantan Selatan Percepat Proyek Infrastruktur di Triwulan I 2026

, BANJARMASIN, – Pemerintah wilayah di Kalimantan Selatan mempercepat proyek prasarana dan investasi publik, terlihat dari lonjakan realisasi shopping modal sebesar 65,21 persen pada triwulan I 2026. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin.

Catur menyatakan bahwa percepatan ini sudah tampak dari meningkatnya eksekusi proyek pembangunan wilayah sejak awal tahun anggaran, meskipun pertumbuhan shopping wilayah secara keseluruhan tetap melambat dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Catur, kenaikan signifikan shopping modal menjadi parameter utama percepatan pembangunan lantaran shopping ini berangkaian langsung dengan penyelenggaraan proyek infrastruktur, pengadaan aset pemerintah, dan investasi publik di daerah.

Hingga triwulan I 2026, realisasi shopping wilayah di Kalimantan Selatan mencapai Rp5,59 triliun alias 13,66 persen dari total pagu anggaran, sementara pendapatan wilayah mencapai Rp7,45 triliun alias 23,68 persen dari target. Catur berambisi percepatan realisasi shopping modal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi regional pada kuartal berikutnya melalui peningkatan aktivitas pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah.

Selain itu, realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp7,39 triliun, dengan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebagai motor utama penggerak fiskal mencapai Rp1,97 triliun alias tumbuh 28,73 persen, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai kontributor terbesar dengan nilai Rp5,43 triliun.

Pada sisi penerimaan, pendapatan negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 terkumpul sebesar Rp2,18 triliun alias 7,42 persen dari sasaran tahunan dan tetap tumbuh 5,08 persen secara nominal dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya.

Catur menambahkan bahwa penerimaan perpajakan mengalami tekanan dengan kontraksi 4,31 persen secara tahunan akibat tingginya restitusi pajak dan pengaruh kebijakan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran. Di tengah dinamika tersebut, defisit regional Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp5,21 triliun nan mencerminkan peran APBN sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya sorong ekonomi wilayah pada awal tahun melalui penguatan shopping pemerintah dan investasi publik.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara