Pembebasan Denda Administratif PBB-P2 di Jakarta Masih Tersedia hingga Akhir 2026

Ilustrasi insentif PBB-P2. (Foto: Freepik/rawpixel)

JAKARTA – Warga Jakarta sebaiknya segera bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2026. Lantaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberikan pembebasan hukuman administratif. Pembebasan hukuman administratif tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan, kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan untuk membantu wajib pajak melunasi tanggungjawab pajaknya dengan lebih ringan. 

“Dengan adanya kebijakan tersebut, wajib pajak dapat memanfaatkan pembebasan denda administratif untuk pembayaran PBB-P2 dalam periode tertentu,” ujarnya. 

Pembebasan hukuman administratif ini menjadi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap tanggungjawab perpajakan daerah.

Dua Kategori Pembebasan Sanksi Administratif

Pembebasan hukuman administratif PBB-P2 diberikan untuk dua kategori, ialah pembebasan hukuman berupa kembang angsuran dan pembebasan hukuman berupa kembang terlambat bayar.

Pertama, pembebasan hukuman berupa kembang angsuran diberikan kepada wajib pajak nan melakukan pembayaran PBB-P2 dengan langkah angsuran pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026.

Kedua, pembebasan hukuman berupa kembang terlambat bayar diberikan kepada wajib pajak nan melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025 pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026.