Pembangkit Nuklir Diramal Bisa Menyumbang 14,2% Listrik di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam strategi dekarbonisasi menuju net zero emission 2060 bakal berkontribusi 14,2% terhadap pasokan listrik nasional. Angka tersebut setara dengan pasokan listrik sebesar 276 Terra Watt hour (TWh).

Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin menjelaskan sasaran tersebut sejalan dengan rencana pengoperasian komersial PLTN pertama di Indonesia pada 2032 mendatang. Ia menyebut pengembangan kapabilitas kumulatif PLTN ditargetkan mencapai 35 GW pada 2060.

"Berdasarkan perencanaan sektor energi, PLTN telah ditempatkan sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi menuju net zero emission tahun 2060. Dalam perencanaan tersebut, kontribusi PLTN diproyeksikan sekitar 14,2% produksi listrik nasional, nan besarnya sekitar 276 TW hour pada tahun 2060," bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Proyeksi tersebut dinilai bahwa peran daya nuklir sebagai salah satu opsi strategis dalam memenuhi kebutuhan daya nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bapeten menyiapkan kerangka regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan keahlian pertimbangan keselamatan sejak tahap awal.

"Bagi Bapeten nomor tersebut menunjukkan bahwa kesiapan regulator kudu dibangun. Sejak sekarang pengawasan tidak boleh baru disiapkan ketika pembangunan PLTN sudah berjalan," tambahnya.

Pihaknya saat ini memperkuat lima pilar prasarana pengawasan untuk mendukung sasaran tersebut. Hal itu mencakup tata kelola pengawasan, kajian keselamatan, laboratorium radiasi, SDM pengawas, hingga support organisasi teknis.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pengawasan secara berjenjang mulai dari pemilihan tapak, perizinan konstruksi, operasi, hingga tahap uji.

"Bapeten tidak berada pada posisi untuk mendorong alias menghalang pembangunan PLTN. Bapeten berada pada posisi untuk memastikan bahwa setiap pembangunan PLTN apapun teknologinya hanya dapat beraksi andaikan persyaratan keselamatan, keamanan, dan terpenuhi," tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) perdana bisa beraksi pada 2032-2034.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan, setidaknya 500 Mega Watt (MW) PLTN ditargetkan beraksi mulai 2032. Adapun letak potensialnya ialah di Sumatra alias Kalimantan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan nuklir nasional sekarang telah bergeser, di mana daya nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai penyeimbang bauran daya primer untuk mencapai sasaran emisi nol bersih.

"Target RUPTL 2025-2034 adalah kapabilitas (PLTN) awal sebesar 500 Mega Watt. Ini bakal disebarkan secara strategis mulai tahun 2032, apakah di sistem kelistrikan Sumatra alias Kalimantan," ungkap Dadan dalam aktivitas Pembukaan Workshop on Small Modular Reactor Deployment Considerations for Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dadan memaparkan bahwa teknologi nan bakal didorong untuk dikembangkan ialah Reaktor Modular Kecil alias Small Modular Reactor (SMR). Teknologi itu dinilai sangat cocok dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan lantaran menawarkan elastisitas penempatan di wilayah terpencil maupun integrasi ke dalam jaringan listrik regional nan lebih kecil, seperti di area industri.

"Bagi negara kepulauan seperti kita di Indonesia, teknologi SMR menawarkan solusi transformatif. Berbeda dengan reaktor skala besar, SMR memberikan elastisitas untuk ditempatkan di wilayah terpencil dan diintegrasikan ke dalam jaringan listrik regional nan mini alias lebih kecil," tambahnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah berencana meningkatkan kapabilitas daya nuklir hingga mencapai total 44 Giga Watt (GW) pada tahun 2060. Dari total tersebut, sebesar 35 GW dialokasikan untuk pembangkit listrik, sementara 9 GW sisanya didedikasikan untuk mendukung produksi hidrogen nasional nan direncanakan mulai pada 2045.

"Pertama mengenai lokasi, kami telah mengidentifikasi beberapa letak potensial di seluruh kepulauan. Prinsip kami sederhana: kami hanya bakal melanjutkan dengan letak nan memenuhi standar keselamatan dan lingkungan nan paling ketat," tandasnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]