Pekerja Perempuan Haid Tak Wajib Kerja 2 Hari dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Pekerja Perempuan Haid Tak Wajib Kerja 2 Hari dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pekerja wanita nan tengah datang bulan alias masa menstruasi tidak mempunyai tanggungjawab bekerja paling lama 2 hari. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pada pasal 120 UU Pelindungan Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja wanita cukup memberikan pemberitahuan kepada pemberi kerja ketika tengah masuk fase datang bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai perihal tersebut perlu diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, alias Perjanjian Kerja Bersama.

"Pekerja/buruh wanita nan dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukan kepada Pemberi Kerja, tidak wajib bekerja paling lama 2 hari pada masa haid," tulis pasal 120 ayat (1) dalam beleid tersebut dikutip Senin (9/11/2026).

Selain memberikan kewenangan untuk tidak bekerja selama masa haid, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pekerja wanita tetap berkuasa menerima bayaran selama menggunakan kewenangan tersebut.

Ketentuan pembayaran bayaran itu tercantum dalam Pasal 149 ayat (2) huruf b. Pasal tersebut menyatakan bahwa tanggungjawab bayar bayaran tetap bertindak andaikan pekerja wanita mengalami sakit paling lama 2 hari pada masa menstruasi sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

Dengan demikian, perusahaan tidak diperbolehkan memotong penghasilan pekerja wanita hanya lantaran nan berkepentingan tidak masuk kerja akibat mengalami sakit saat haid, sepanjang memenuhi ketentuan nan diatur dalam undang-undang tersebut.

UU tersebut juga mengatur sejumlah perlindungan lain bagi pekerja perempuan. Salah satunya mengenai kewenangan libur melahirkan. Dalam Pasal 121, pemberi kerja wajib memberikan libur melahirkan paling singkat selama 3 bulan pertama.