PDIP Minta Anak-Lansia Korban Gempa M 7 NTT Ditangani Prioritas

Jakarta -

Gempa bumi dengan magnitudo (M) 7 terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan dukacita atas musibah nan menyebabkan puluhan penduduk meninggal bumi tersebut.

"Duka ini adalah duka kita bersama. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan nan Maha Esa dan family nan ditinggalkan diberikan kekuatan," kata Selly kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).

Dia mendorong agar pendataan korban jiwa dan masyarakat terdampak dilakukan dengan cepat, akurat, dan menyeluruh berbarengan dengan pemenuhan kebutuhan di pengungsian. Dia meminta agar makanan, air bersih, obat-obatan, tenaga medis, serta kebutuhan anak-anak sekolah kudu tersedia.

"Anak-anak jangan sampai kehilangan rasa kondusif dan kesempatan untuk belajar hanya lantaran mereka menjadi korban bencana. Begitu pula lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan golongan rentan lainnya kudu mendapat perhatian khusus," ucapnya.

Selly berambisi semua pihak kompak saling membantu masyarakat terdampak. Dia tidak mau ada masyarakat nan berada di tempat terpencil alias wilayah nan aksesnya terputus merasa ditinggalkan.

"Saya mau menegaskan bahwa dalam keadaan seperti ini masyarakat memerlukan kehadiran negara nan nyata, bukan hanya bantuan, tetapi juga rasa kondusif dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian," ujar Selly.

"Selamatkan mereka nan tetap bisa diselamatkan, kuatkan mereka nan sedang kehilangan, dan pastikan negara terus berbareng masyarakat Flores sampai mereka bisa bangkit dan kembali menjalani kehidupannya," imbuhnya.

Hal senada juga didorong oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Dia minta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menangani korban nan terdampak gempa tersebut.

"Saya kira langkah kedaruratan kudu segera diambil, berambisi dengan pejabat di wilayah sepertinya itu susah lantaran mereka juga terdampak, maka kita nan tidak terdampak ini kudu segera menangani," kata Marwan.

Dia menyebut pemerintah kudu sigap tanggap mengevakuasi dan serta menyiapkan kebutuhan korban terdampak nan selamat serta mengidentifikasi korban nan meninggal dunia. Jika penanganan lambat, dia cemas pemerintah dianggap tidak kompeten menangani bencana.

"Kita mendorong pemerintah jangan sampai kelak dianggap pemerintah ini tidak punya kapabilitas menangani kebencanaan," ucapnya.

Dia meminta kementerian/lembaga mengenai lebih gesit turun langsung di lapangan untuk penanganan bencana, daripada banyak rapat. Menurutnya, masyarakat terdampak nan selamat sangat memerlukan perlindungan dan kebutuhan logistik.

"Jadi penanganan kedaruratan itu penting. Kehadiran itu nan kita butuhkan daripada mendiskusikan apa nan bisa..., jadi langsung aja. Kan sudah tahu kita ini bahwa skalanya di atas 7, itu dahsyat, pasti banyak korbannya. Sudah bawa aja, bawa tenda, genset, dan lain-lain, kelak di lapangan bakal disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekarang melakukan koordinasi dulu, itu terlambat, kudu segera berangkat aja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyampaikan duka cita atas musibah nan menimbulkan korban jiwa tersebut. Dia berambisi pemerintah bahu membahu menangani segala kebutuhan masyarakat nan menjadi korban.

"Kita pastinya turut berbela sungkawa atas musibah tersebut. Kita harapkan seluruh stakeholder (BNPB, Kemensos dan pemerintah daerah) bahu membahu untuk segera menangani segala masalah masyarakat," ucap Singgih.

(fas/idh)