PBB Nobatkan ASEAN Pusat Scam Dunia, 1 dari 4 Orang RI Pernah Jadi Korban

Jakarta -

Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) melaporkan area Asia Tenggara (ASEAN) sekarang berkembang menjadi salah satu pusat penipuan digital alias scam terbesar di dunia.

Koordinator Residen UNODC di Indonesia, Gita Sabharwal, mengatakan di area ini banyak pelaku penipuan mengeksploitasi platform digital, rekayasa sosial, dan memanfaatkan kompleksitas sistem finansial modern untuk menipu para korban.

Dalam perihal ini, UNODC memperkirakan total kerugian finansial akibat penipuan nan menargetkan korban di Asia Timur dan Asia Tenggara telah mencapai US$ 37 miliar alias Rp 665,77 triliun (kurs Rp 17.994/dolar AS) pada 2023 saja.

"UNODC memperkirakan bahwa di seluruh Asia Timur dan Tenggara, kerugian akibat penipuan siber telah mencapai lebih dari US$ 37 miliar dengan Asia Tenggara muncul sebagai pusat operasi penipuan skala industri," kata Gita dalam aktivitas Seminar on Scams, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Masalahnya, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN nan cukup banyak menelan korban. Di mana satu dari empat (25%) konsumen Indonesia dilaporkan menjadi korban penipuan alias scam berbasis digital ini.

"Dampaknya sudah dirasakan di Indonesia. Satu dari empat konsumen Indonesia melaporkan kehilangan duit akibat penipuan. Di kembali setiap penipuan terdapat korban, perseorangan nan kepercayaannya telah dieksploitasi, family nan kehilangan tabungan hasil jerih payah, dan upaya nan mengalami gangguan, alias seorang pengusaha nan kehilangan modal nan dibutuhkan untuk berkembang," ujarnya.

Namun, menurut Gita, nan menjadi persoalan utama dari tindak penipuan ini bukanlah nilai duit nan hilang, melainkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jasa finansial digital di area Asia Tenggara.

"Di luar kerugian finansial langsung, setiap penipuan nan sukses dilakukan membikin kepercayaan pada jasa finansial digital semakin terkikis," ucap Gita.

Untuk mengatasi masalah ini, menurutnya, kerja sama lintas lembaga menjadi salah satu kunci. Dalam perihal ini, Indonesia melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menjadi salah satu contoh nan dapat ditiru oleh negara-negara lain.

Sebab, IASC tidak hanya terdiri dari beragam kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga sektor swasta seperti perbankan dan penyedia jasa finansial lainnya. Hal itu membikin proses penanganan tindak penipuan menjadi lebih efisien.

"Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dalam membangun pendekatan kolaboratif ini. Inisiatif nyata seperti Indonesia Anti-Scam Center dan penguatan kerja sama antar pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia jasa finansial krusial telah diterapkan," papar Gita.

"Anti-Scam Center, setahu saya, telah memblokir lebih dari separuh juta akun mencurigakan, mengamankan biaya nan berpotensi merupakan hasil penipuan sebesar US$ 35 juta, dan mengembalikan nyaris US$ 11 juta kepada para korban," jelasnya lagi.

(igo/fdl)