Feby Novalius
, Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |14:10 WIB

Para petani mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan alias roadmap penerapan Protokol Sawit Berkelanjutan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Para petani mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan alias roadmap penerapan Protokol Sawit Berkelanjutan (Sustainable Palm Oil Protocol) dalam perjanjian kerja sama Indonesia-Uni Eropa alias Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Langkah ini krusial untuk memastikan petani sawit rakyat turut memperoleh faedah dari kesempatan perdagangan sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didorong segera memproses ratifikasi IEU-CEPA agar penyelenggaraan perjanjian tersebut mempunyai kepastian norma dan memperhatikan kepentingan petani serta masyarakat terdampak.
Desakan tersebut muncul lantaran meskipun kesepakatan Protokol Sawit Berkelanjutan telah dicapai pada September 2025, implementasinya di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan perkembangan konkret. Hingga kini, belum tersedia peta jalan nan jelas mengenai pembagian tanggung jawab antarkementerian, sistem koordinasi, support pembiayaan, serta sasaran penyelenggaraan nan terukur.
Padahal, kerja sama IEU-CEPA membuka kesempatan untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke Uni Eropa, termasuk melalui skema tarif bea masuk 0 persen untuk produk nan memenuhi ketentuan perjanjian.
Namun, terbukanya akses pasar tersebut belum tentu secara otomatis memberikan faedah bagi petani sawit rakyat. Mereka tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memenuhi persyaratan legalitas lahan, sertifikasi, dan ketertelusuran rantai pasok.
Tanpa support pemerintah, petani swadaya berisiko tertinggal dibandingkan perusahaan besar nan mempunyai sumber daya, pendanaan, dan sistem pengelolaan keberlanjutan nan lebih memadai.
24 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·