4 bulan yang lalu
Pajak JHT Dihapus, Said Iqbal: Tidak Selalu Kurangi Penerimaan Negara! (Foto: Setpres)
JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mendorong pembebasan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Said mengatakan, dengan penghapusan pajak JHT tidak semata-mata bakal mengurangi penerimaan negara.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi memberikan akibat berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat.
Said Iqbal menjelaskan, biaya JHT nan diterima pekerja umumnya langsung digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan, seperti shopping kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, jasa kesehatan, pembaharuan rumah, hingga menjadi modal upaya kecil. Perputaran biaya tersebut dinilai bakal mendorong daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.
"Ketika pekerja menerima faedah JHT secara utuh, biaya tersebut pada umumnya tidak disimpan begitu saja. Sebagian besar bakal digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbelanja, bayar biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, pembaharuan rumah, alias apalagi menjadi modal upaya kecil. Aktivitas ekonomi itu pada akhirnya bakal meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Said Iqbal nan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Dia menambahkan, peningkatan konsumsi masyarakat juga berpotensi mendongkrak penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari peralatan dan jasa nan dikonsumsi. Karena itu, pembebasan pajak JHT sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi potensi berkurangnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam jangka pendek.
Menurut Said Iqbal, usulan penghapusan pajak JHT mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah memperkuat keadilan bagi pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik nan selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·