Pajak Daerah Selalu Capai Target, tapi Tax Ratio Masih Rendah

Pemerintah wilayah (Pemda) diminta memperkuat pendataan dan kalkulasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) . (Foto: Okezone.com/Kemendagri)

JAKARTA – Pemerintah wilayah (Pemda) diminta memperkuat pendataan dan kalkulasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong kemandirian fiskal. Penguatan pedoman info nan jeli dan terintegrasi diperlukan untuk optimasi penerimaan wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo, mengatakan pemerintah wilayah perlu mengidentifikasi seluruh potensi pajak dan retribusi nan belum tergarap secara optimal.

"Selama bertahun-tahun, ada kejadian unik di mana realisasi penerimaan pajak wilayah kita nyaris selalu mencapai target, apalagi terlampaui jauh dari target. Namun di sisi lain, tax ratio wilayah kita condong tetap sangat rendah," ujar Teguh, Rabu (11/11/2026). 

Kondisi itu menunjukkan bahwa pemerintah wilayah perlu memperbaiki pemetaan potensi penerimaan, bukan hanya berfokus pada pencapaian sasaran tahunan.

Salah satu langkah nan perlu dilakukan adalah membangun Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nan akurat, lengkap, dan terintegrasi. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah wilayah dalam menganalisis potensi penerimaan serta menyusun kebijakan pajak dan retribusi nan lebih efektif.

Teguh menjelaskan, keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam bayar pajak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan tetap menjadi sejumlah hambatan dalam meningkatkan PAD.

"Dengan info nan lebih komprehensif, pemerintah wilayah diharapkan dapat mengidentifikasi sumber penerimaan potensial dan menentukan langkah optimasi sesuai kondisi masing-masing wilayah," ujarnya.