OTT KPK di BNPB, Wamenko Pangan: Penanganan Kebakaran Hutan Jangan Berhenti

Di sisi lain, KPK menduga praktik korupsi mengenai biaya siap pakai BNPB telah berjalan selama beberapa tahun.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, interogator menelusuri dugaan tersebut hingga sekitar 2022 alias 2023.

"Kalau soal lamanya, sudah beberapa tahun ditarik ke belakang. Ya, kurang lebih sekitar tiga empat tahun tarik ke belakang," ujar Setyo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/10/2026).

Setyo menyebut KPK tetap mendalami total biaya nan diduga diselewengkan, termasuk kemungkinan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.

Menurut dia, interogator tetap menghitung jumlah keseluruhan biaya nan diduga mengenai perkara tersebut dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir.

Dana Siap Pakai untuk Kebutuhan MendesakSetyo menjelaskan, biaya siap pakai BNPB pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.

"Jadi jika misalkan ada bencana, biaya siap pakai ini digunakan tentu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, nan sifatnya darurat," kata Setyo.

Dia menambahkan, aktivitas untuk memenuhi kebutuhan darurat dapat dilakukan melalui sistem penunjukan langsung lantaran sifatnya mendesak.

"Karena itu sifatnya darurat, mendesak, maka kegiatannya dilakukan secara penunjukan langsung," sambung dia.

KPK Tetapkan Tersangka Kasus OTT BNPBSebelumnya, KPK meningkatkan perkara hasil OTT di lingkungan BNPB ke tahap investigasi dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.