Ongkos Pesawat Haji Naik, Menhaj: Presiden Minta Tak Dibebankan ke Jemaah

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan biaya pesawat haji naik gara-gara kenaikan nilai avtur. Dia mengatakan kenaikan ongkos pesawat bisa lebih tinggi jika terjadi perubahan rute perjalanan akibat bentrok di Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Irfan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Irfan mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu aspek pemicu kenaikan ongkos pesawat haji.

"Tentu kita mengerti semua tentang situasi Timur Tengah saat ini, pada penetapan BPIH 2026 biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah haji kisaran Rp 33,5 juta. Namun kenaikan nilai avtur global, serta pelemahan nilai tukar biaya tersebut meningkat signifikan," kata Irfan dalam rapat.

Dia menyebut Garuda Indonesia dan Saudia Airlines telah menyurati Kemenhaj mengenai penambahan biaya perjalanan. Dia menyebut perihal itu terjadi lantaran nilai avtur secara dunia sedang naik.

"Untuk itu, Garuda Indonesia rute pengganti menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam serta penambahan konsumsi avtur sekitar 12 ribu ton. Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda/Jakarta DZ/ 20181-2026 mengusulkan tambahan Rp 7,9 juta per jemaah pada nilai avtur USD 116 per liter," ujar Gus Irfan.

"Sedangkan Saudi Airlines melalui surat nomor 11732247/11501-April 2026 mengusulkan tambahan sebesar USD 480 per jemaah (Rp 8,1 juta)," tambahnya.

Ia menyebut untuk skenario perubahan rute maka biaya tambahan bakal lebih tinggi. Irfan mengatakan kenaikan nilai tiket pesawat untuk perubahan rute perjalanan haji bisa mencapai 51,48%.

"Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp 46,9 juta alias meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp 50,8 juta alias naik hingga 51,48%," katanya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan penambahan biaya haji tak boleh dibebankan ke jemaah. Dia menyebut perihal itu sebagai komitmen pemerintah kepada calon jemaah.

"Beberapa hari nan lampau nan intinya Presiden Prabowo berambisi apa pun nan terjadi, kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan beliau minta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita," ujar Gus Irfan.

"Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo nan sudah dimintakan untuk kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan nan diperlukan," imbuhnya.

(dwr/haf)