OJK Panggil Kredivo dan KrediFazz soal Dugaan Pelecehan saat Penagihan Utang

OJK Panggil Kredivo dan KrediFazz soal Dugaan Pelecehan saat Penagihan Utang (Foto: OJK)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil manajemen PT Kredivo Finance Indonesia (Kredivo) dan PT KreditFazz Digital Indonesia pada Kamis 23 Juli 2026. 

Pemanggilan ini mengenai info nan berkembang di media sosial mengenai dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan (debt collector) terhadap seorang konsumen di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pelanggaran etikanya adalah dugaan pelecehan seksual terhadap penunggak utang.

"Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian, hasil pendalaman awal, langkah penanganan nan telah dilakukan, serta rencana perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa," kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Berdasarkan penjelasan awal nan disampaikan kepada OJK, konsumen nan berkepentingan merupakan pengguna aplikasi Kredivo, sedangkan akomodasi pinjaman tunai nan menjadi objek persoalan merupakan produk KrediFazz nan dipasarkan melalui aplikasi tersebut. Kegiatan penagihan lapangan dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa penagihan nan bekerja sama dengan KrediFazz.

"OJK menegaskan bahwa PUJK tetap bertanggung jawab atas aktivitas nan dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk dan atas nama PUJK," katanya.

Penggunaan penyedia jasa penagihan tidak mengalihkan tanggungjawab PUJK untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip pelindungan konsumen, serta standar etika nan berlaku.

Sehubungan dengan perihal tersebut, OJK meminta Kredivo Finance Indonesia dan KreditFazz Digital Indonesia untuk melakukan investigasi internal secara menyeluruh, objektif, dan terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait, kemudian menyampaikan hasil investigasi dan perkembangan tindak lanjut kepada OJK.

Selain itu, OJK meminta mengevaluasi tata kelola penggunaan pihak ketiga, termasuk sistem seleksi, pengawasan, pemantauan, dan pertimbangan terhadap penyedia jasa penagihan, meninjau dan memperkuat kebijakan, prosedur, serta standar operasional aktivitas penagihan serta mengambil tindakan terhadap pihak nan terbukti melakukan pelanggaran sesuai hasil investigasi dan melakukan langkah perbaikan serta menyampaikan info nan jeli kepada konsumen dan masyarakat.