OJK Izinkan Pencairan Manfaat Dana Pensiun Sekaligus

OJK Izinkan Pencairan Manfaat Dana Pensiun Sekaligus (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan baru mengenai pembayaran faedah pensiun guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. 

Langkah regulatif ini dirancang untuk memberikan kepastian norma nan jelas serta melindungi kepentingan seluruh peserta biaya pensiun di Indonesia.

OJK menegaskan komitmennya dalam menghormati setiap putusan norma nan berangkaian langsung dengan pemenuhan kewenangan ketenagakerjaan para pekerja. Kebijakan baru ini dirancang untuk memastikan kewenangan para pensiunan tetap terlindungi tanpa mengabaikan aspek keberlangsungan upaya industri terkait.

Adapun terhadap putusan MK ini, OJK telah menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026.

"Keputusan ini merupakan langkah nyata OJK dalam memberikan kepastian hukum, melindungi kewenangan peserta, serta menjaga stabilitas industri biaya pensiun dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola nan baik," ujar Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).

Adapun ketetapan di dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026 tersebut mengatur tentang Pemberian Persetujuan alias Kebijakan Berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nan Mengatur Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, alias Anak. 

OJK menitikberatkan bahwa putusan MK ini berangkaian erat dengan pembayaran faedah pensiun nan terbentuk dari duit pesangon, duit penghargaan masa kerja, da duit penggantian kewenangan bagi peserta, janda alias duda, maupun anak.

Berdasarkan ketentuan baru tersebut, pembayaran faedah pensiun nan berasal dari komponen pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian kewenangan sekarang dapat dilakukan secara sekaligus alias berkala sesuai dengan pilihan dari penerima faedah itu sendiri. 

Lebih lanjut, pihak Dana Pensiun sekarang diperbolehkan untuk membayarkan faedah tersebut secara sekaligus tanpa perlu memperhatikan batas nilai pembayaran sekaligus maupun kondisi tertentu nan sebelumnya diatur ketat dalam ketentuan OJK.

Meski terdapat elastisitas baru dalam sistem pembayaran tersebut, OJK tetap menerapkan prosedur administratif nan ketat bagi lembaga penyelenggara. Dana pensiun diwajibkan untuk menyesuaikan izin internal mereka dan mengajukannyakepada pihak regulator sebelum skema baru ini dapat dijalankan secara resmi.

"Dalam penyelenggaraan teknis pembayaran faedah pensiun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, setiap lembaga Dana Pensiun wajib memperoleh pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK terlebih dahulu," kata Agus.