OJK Izinkan Pembayaran Manfaat Pensiun Pesangon Sekaligus

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 mengenai sistem pembayaran faedah pensiun.

Melalui izin baru ini, OJK berkomitmen menghadirkan kepastian hukum, memperkuat pelindungan hak-hak peserta, serta menjaga stabilitas operasional industri Dana Pensiun dengan tetap bersandar pada prinsip tata kelola nan akuntabel dan hati-hati.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah menegaskan bahwa pihaknya sangat menjunjung tinggi ketetapan norma nan telah digedok oleh Mahkamah Konstitusi mengenai hak-hak finansial tenaga kerja.

"OJK menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 nan berangkaian dengan pembayaran faedah pensiun nan terbentuk dari duit pesangon, duit penghargaan masa kerja, dan/atau duit penggantian kewenangan bagi peserta, janda/duda, alias anak," ujar Agus dalam keterangan resminya, Senin (13/7/2026).

Sebagai instrumen operasional di lapangan, OJK telah menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-54/D.05/2026.

Aturan tersebut mengatur tentang pemberian persetujuan alias kebijakan berbeda dari izin Dana Pensiun konvensional nan bertindak sebelumnya. Lewat patokan ini, OJK merombak draf tata langkah pencairan biaya agar lebih elastis bagi para penerima manfaat.

OJK menetapkan bahwa pembayaran faedah pensiun nan berasal dari akumulasi duit pesangon, duit penghargaan masa kerja, serta duit penggantian kewenangan sekarang dapat dicairkan secara sekaligus maupun berkala.

Pilihan sistem pencairan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada keputusan berdikari dari pihak peserta, janda/duda, ataupun anak nan bersangkutan.