OJK: Dana SAL Rp381 Triliun di Himbara Tak Lagi Jadi Perdebatanamp;nbsp;

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |08:35 WIB

 Dana SAL Rp381 Triliun di Himbara Tak Lagi Jadi Perdebatan 

OJK: Dana SAL Rp381 Triliun di Himbara Tak Lagi Jadi Perdebatan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak lagi memicu perdebatan dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berbareng Komisi XI DPR RI pada Senin (20/7/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, rumor tersebut tidak lagi diperdebatkan secara mendalam lantaran tidak ditemukan masalah penting, menyusul keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperpanjang masa penempatan suntikan likuiditas senilai Rp381 triliun tersebut.

“Enggak spesifik sih, enggak ada rumor lagi lah lantaran kan sekarang sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan diperpanjang, jadi enggak ada rumor nan perlu diperdebatkan lagi sebetulnya,” kata Dian ke awak media di Kompleks Parlemen.

Adapun rapat kerja KSSK berbareng Komisi XI tersebut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Namun, OJK tetap memberikan masukan agar tenor penempatan SAL di perbankan pelat merah dapat diperpanjang guna menjaga ketahanan likuiditas industri. Adapun OJK menyerahkan penuh keputusan akhir di tangan Purbaya.

Di sisi lain, OJK merekomendasikan agar proses penarikan biaya SAL oleh pemerintah nantinya dilakukan secara berkala dan bertahap. Rekomendasi ini krusial mengingat adanya potensi ketidaksesuaian jangka waktu (mismatch) pada struktur perbankan, di mana Dana Pihak Ketiga (DPK) condong berjangka pendek sementara penyaluran angsuran berkarakter jangka panjang.

“Karena perbankan itu pada umumnya mis-match, antara biaya pihak ketiga dengan bebiayaan angsuran itu kan jangka panjang, DPK biasanya jangka pendek kan, nah ini kan harus, jika jumlahnya gede itu kudu ada pentahapan Intinya itu,” jelasnya.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑