Munas PB Percasi Tetapkan Agustiar Sabran Jadi Ketum Periode 2026-2030

Agustiar Sabran resmi terpilih sebagai Ketua Umum PB Percasi periode 2026-2030 (Foto: PB Percasi)

JAKARTA – Agustiar Sabran resmi terpilih sebagai Ketua Umum PB Percasi periode 2026-2030. Ia melanjutkan tongkat kepemimpinan dari GM Utut Adianto.

Rapat paripurna Munas XXX PB Percasi menetapkan Agustiar sebagai ketua umum hingga 2030. Ia menggantikan Utut nan sudah menjabat ketua umum selama dua periode sejak 2018.

Munas nan digelar di Jakarta pada 10-12 April 2026 itu mengusung tema “Indonesia Emas, Catur Prestasi”. Selain itu, forum ini difokuskan pada satu agenda utama, ialah pemilihan Ketua Umum PB Percasi periode 2026–2030. 

1. Pemilik Hak Suara

Dari total 37 Pengprov Percasi, hanya 34 Pengprov pemilik bunyi nan hadir. Sebanyak 33 pemilik bunyi mengusung Agustiar dan 1 abstain.

Pelaksanaan Munas XXX Percasi 2026 berjalan relatif singkat. Sebab, seluruh peserta secara mufakat memberikan rekomendasi dan sepakat mengangkat Gubernur Kalimantan Tengah tersebut.

“Ini bagian dari regenerasi dan konsep ke depan adalah kita menyongsong dengan konsep digitalisasi dan juga makin banyak catur di sekolah-sekolah,” kata Utut, dikutip Minggu (12/4/2026).

“Itu mulai dari pembibitannya. Kalau prestasinya tetap seperti sekarang, Pelatnas nan tidak terputus. Tapi ini kelak tentu ranahnya ketua umum nan baru,” imbuh laki-laki nan juga Politikus PDIP itu.

2. Sentuhan Baru

Sementara itu, Menpora RI Erick Thohir berambisi terpilih Agustiar dapat memberikan sentuhan baru dalam bumi catur tanah air. Hal itu agar geliat olahraga tersebut tentunya semakin masif.

“Saya berambisi ketua umum itu saya penilaiannya memang kudu figur nan senang olahraga itu. Bukan lantaran memandang olahraga itu sebagai loncatan daripada sebuah kepentingan alias jabatan. Tapi lantaran senang mengurus olahraganya,” jelas Erick.

“Yang kedua, punya waktu untuk mengurus olahraga tersebut. nan ketiga, tentu gimana pendanaan itu krusial lantaran nan namanya pendanaan olahraga tidak mungkin berasas hanya pemerintah, tapi gimana investasi dari sektor swasta kudu terjadi dan termasuk masyarakat,” tandasnya.