MUI Haramkan Vape, Larang Produksi hingga Perdagangan Rokok Elektrik

JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 nan menetapkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik (REL) alias vape sebagai perbuatan haram.

Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh berbareng Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama akibat negatif penggunaan vape terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran unsur terlarang.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram lantaran membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-żarī‘ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan unsur adiktif lainnya," ujar Prof. Niam di Jakarta, Senin (9/11/2026), dikutip dari keterangan resminya.

Dalam penjelasan fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai nan bekerja dengan memanaskan cairan berisi sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses tersebut menghasilkan aerosol alias uap nan kemudian dihirup oleh penggunanya.

MUI secara unik menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape nan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu kegunaan sistem saraf serta berakibat jelek terhadap kesehatan tubuh.

Tidak hanya menetapkan norma penggunaan, MUI juga memasukkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan unsur adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Larangan serupa bertindak terhadap seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagaimana tercantum dalam ketentuan norma fatwa tersebut.