3 bulan yang lalu
Ilustrasi.
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 nan menyatakan sisa kuota internet nan telah dibeli konsumen tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi. Oleh meminta agar operator seluler segera menyesuaikan sistem dan sistem jasa mereka dengan putusan tersebut.
“Operator telekomunikasi kudu segera menyesuaikan sistem dan sistem layanannya dengan putusan MK. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan lantaran sisa kuota nan telah dibeli tiba-tiba gosong tanpa perlindungan nan jelas,” ujar Oleh dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, putusan tersebut sangat berfaedah bagi masyarakat lantaran memberikan perlindungan terhadap kewenangan konsumen atas kuota internet nan telah dibeli dan dibayar secara sah.
“Putusan MK ini sangat berfaedah bagi masyarakat. Selama ini, masyarakat sering dirugikan dengan hangusnya sisa kuota internet nan sudah mereka beli. Walaupun sisa kuota tersebut mungkin tidak memberikan untung bagi operator, tetapi bagi masyarakat tetap mempunyai nilai dan merupakan kewenangan nan telah dibayar,” ujar Oleh.
Ia menjelaskan, MK telah menegaskan bahwa kuota internet merupakan barang tidak berbentuk nan di dalamnya melekat kewenangan milik pribadi. Karena itu, negara wajib memberikan perlindungan terhadap kewenangan tersebut.
Oleh menilai, putusan MK juga menegaskan bahwa sisa kuota internet mempunyai nilai ekonomi lantaran diperoleh melalui pembayaran nan sah kepada operator telekomunikasi. Oleh karena itu, penghangusan sisa kuota secara sepihak tanpa perlindungan nan memadai tidak dapat dibenarkan.
“Ini merupakan corak perlindungan terhadap kewenangan konsumen. Masyarakat telah bayar untuk mendapatkan jasa internet, sehingga kewenangan atas sisa kuota tersebut tidak boleh begitu saja dihapus secara sepihak,” katanya.
(Rahman Asmardika)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·