Tim Okezone
, Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |11:58 WIB

Ketum FFI, Michael Victor Sianipar. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA — Menanggapi pemberitaan bahwa akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) telah diblokir oleh pihak Kementerian Hukum, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Periode 2024-2028 Michael Victor Sianipar mengartikan bahwa Kemenkum tetap mengakui kepengurusan nan ada.
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengusulkan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses jika ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum nan sah adalah nan kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael, dikutip Selasa (17/11/2026).
Menurut Michael, jika semudah itu mengganti ketua umum, semestinya Kemenkum langsung mengumumkan pergantian Ketua Umum sesuai dengan surat Pimpinan PSSI tersebut. Bahwa Kemenkum menegaskan pentingnya KLB adalah tanda ada aturan-aturan nan tidak bisa ditabrak dan kudu diikuti semua pihak, termasuk Pimpinan PSSI.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan kudu tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum kudu melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI nan juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.
Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Kalau merujuk ke Permenkumham 28/2016 khususnya Pasal 8, pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan atas dua dasar, ialah adanya bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, alias peran lembaga pemerintah dan/atau penegak norma nan meminta pemblokiran tersebut.
18 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·