Merajut Kedaulatan, Keluar dari Jebakan Neoliberal: Refleksi 2 Tahun Transformasi Ekonomi Indonesia

Merajut Kedaulatan, Keluar dari Jebakan Neoliberal: Refleksi 2 Tahun Transformasi Ekonomi Indonesia (Foto: Freepik)

Penulis: Fahmi Salim, Direktur Al-Fahmu Institute

JAKARTA - Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nan dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna (20 Juli 2026) menandai sebuah titik kembali esensial dalam sejarah tata kelola Republik. 

Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia dan bayang-bayang kekuasaan pasar bebas tanpa batas, pemerintah secara berani mengambil jalan sunyi namun konstitusional: meninggalkan cengkeraman kapitalisme neoliberal dan kembali secara murni pada ruh Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Selama puluhan tahun, bangsa ini terjebak dalam ilusi pertumbuhan semu. Kekayaan alam melimpah mengalir ke luar negeri melalui praktik manipulasi nilai (under invoicing) dan penyelundupan terstruktur. Hari ini, pemerintah membongkar realitas pahit tersebut bukan sekadar dengan retorika, melainkan melalui instrumen kebijakan radikal nan menuntut keberanian politik tingkat tinggi.

Menutup Pintu Kebocoran, Menegakkan Kedaulatan Devisa

Masalah paling akut perekonomian nasional selama ini adalah kebocoran devisa akibat ketidakadilan nilai komoditas strategis. Contoh kasual nan dibeberkan pemerintah sangat mencengangkan: minyak kelapa sawit (CPO) di dalam negeri dicatat berbobot murah, namun dijual melambung di pasar Eropa. Selisih masif ini adalah kewenangan rakyat nan dirampok secara sistematis.

Solusi nan dihadirkan bukanlah imbauan moral, melainkan intervensi negara nan tegas. Melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis, pemerintah sukses memutus rantai fraud tersebut. Hanya dalam hitungan minggu, miliaran dolar devisa sukses diamankan kembali untuk kepentingan domestik. 

Langkah tegas mencabut izin pelaku upaya nan tidak alim membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh oligarki. Menariknya, reformasi radikal ini justru mendapat apresiasi positif dari lembaga pemeringkat dunia seperti S&P, nan menilai langkah tersebut sukses menyehatkan esensial ekonomi nasional secara substansial.

Konsolidasi Institusional Melalui Danantara dan Efisiensi Birokrasi

Di sektor pengelolaan aset negara, lahirnya Sovereign Wealth Fund Danantara (Daya Anagata Nusantara) menjadi lompatan besar. Mengkonsolidasikan aset negara senilai lebih dari USD1.000 miliar dan merampingkan ratusan BUMN beserta anak-cucunya adalah corak efisiensi ekstrem nan sudah lama dirindukan publik. 

Selama bertahun-tahun, negara menanggung beban biaya birokrasi dan operasional korporasi pelat merah nan tidak efisien. Dengan konsolidasi ini, potensi pemborosan anggaran hingga puluhan triliun rupiah sukses diselamatkan dan dialihkan langsung untuk program-program produktif nan menyentuh rencana hidup orang banyak.