Menteri Wihaji Ungkap Penerima MBG Busui, Bumil dan Balita Masih 38,51%

Jakarta -

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga alias Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan perkembangan pendistribusian makan bergizi cuma-cuma (MBG) untuk golongan 3B ialah ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Ia menyebut sebanyak 75 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah melayani golongan 3B.

Hal itu disampaikan Wihaji dalam Rapat Kerja Komisi IX, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Wihaji menyampaikan info mutakhir per awal Juni 2026.

"Dari info nan saya ambil dari BGN sementara, laporannya per tanggal 3 Juni sebagai berikut. Mulai dari SPPG-nya 29.000, kemudian nan minta maaf, nan sudah melayani 3B tetap 75% alias 22.672 unit," kata Wihaji dalam rapat.

Meski demikian, kata Wihaji, jumlah penerima MBG untuk golongan 3 Bbaru mencapai 38,51% dari sasaran 25 juta penerima. Wihaji mengatakan pihaknya bakal berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menindaklanjuti perihal tersebut.

"Tapi izin sekali lagi, dari target, bukan, minta maaf, dari jumlah sasaran 25 juta tetap 38,51%. Dan ini mulai coba kita bangun komunikasi baru dengan BGN khususnya MBG 3B," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta penjelasan perincian mengenai info itu. Wihaji menyebut info nan diterima berasal dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS dan info di Kemendukbangga.

"Bahwa jumlah sasaran ini berasas info dari SUPAS di BPS dan dari info pemutakhiran PK di Kemedukbangga. Jadi itu dasarnya proyeksi. Kira-kira itu. Proyeksi itu diambil dari info SUPAS dan info PK (Pendataan Keluarga) di kementerian kita," kata Wihaji.

Wihaji pun mengusulkan ada pola baru dalam strategi pendistribusian MBG 3B. Pihaknya menyiapkan SOP unik mengenai itu.

"Tetapi ini perlu saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan strategi optimasi peran Kemendukbangga tentang MBG 3B," ujar Wihaji.

"Termasuk barangkali kudu ada pola-pola baru nan menyesuaikan kondisi hari ini tanpa melanggar aturan. Termasuk di kementerian kita membikin SOP-SOP, khususnya SOP pendistribusian dan SOP edukasi biar tidak menjadi masalah," imbuhnya.

(knv/knv)