Liputan6.com, Jakarta - Suasana peninjauan lahan cetak sawah di Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Merauke Papua Selatan, Sabtu (4/7/2026), sempat diwarnai percakapan nan mengundang tawa. Namun, di kembali candaan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keresahannya.
Amran mengaku kerap diserang buzzer di media sosial nan menuding program cetak sawah pemerintah dijalankan secara paksa. Momen itu bermulai ketika seorang petani Merauke, Yohanis Yandi, meminta pemerintah menambah program cetak sawah di kampungnya seluas 2.000 hektare.
“Saya ada tetap mau tambah lagi 2.000 hektar lagi Pak,” kata Yohanis.
Mendengar permintaan itu, Amran langsung merespons dengan nada bercanda.
“Aku tambah, tapi dengan catatan jika ada nan marah-marah di medsos langsung Bapak bicara,” ujar Amran.
Ia mengaku belakangan sering membaca tudingan di media sosial, terutama TikTok, nan menyebut program cetak sawah di Papua dilakukan secara paksa.
Menurut Amran, kondisi di lapangan justru menunjukkan perihal berbeda. Banyak petani nan meminta agar program diperluas lantaran telah merasakan manfaatnya.
Mendengar permintaan tersebut, Yohanis tanpa ragu menyatakan siap menjelaskan langsung kepada siapa pun nan meragukan program itu.
“Jadi jika ada nan mau bicara datang di rumah saya. Saya 24 jam di rumah,” ujarnya.
Bagi Amran, jawaban spontan itu menjadi gambaran bahwa support terhadap program datang dari masyarakat nan merasakan manfaatnya secara langsung.
Ia kemudian menegaskan, seluruh program cetak sawah dan optimasi lahan di Papua Selatan dibangun untuk masyarakat, khususnya putra-putri original Papua, bukan untuk mengambil kewenangan atas tanah mereka.
“Program ini milik rakyat, milik masyarakat putra wilayah Papua. Jangan ada nan mengatasnamakan masyarakat mengatakan tidak setuju, lantaran faktanya setelah program melangkah pendapatan masyarakat naik hingga 300 persen. Bahkan sekarang masyarakat justru meminta tambahan cetak sawah,” tegasnya.
3 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·