Mensos Pastikan Bansos PKH dan Sembako Triwulan III Cair Mulai 20 Juli

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan penyaluran support sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias support sembako untuk periode triwulan III 2026 bakal dimulai pada 20 Juli mendatang.

Saat ini, Kementerian Sosial tetap menyelesaikan proses pemutakhiran dan pembersihan info penerima faedah berasas info terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Proses tersebut ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan sebelum penyaluran dilakukan.

"Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat info terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 kelak sudah mulai disalurkan," kata Gus Ipul dalam konvensi pers didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan hasil pemutakhiran info membikin komposisi penerima bansos mengalami perubahan. Sejumlah family penerima faedah (KPM) tetap tercatat sebagai penerima, sebagian lainnya tidak lagi memenuhi syarat, sementara penerima baru juga bakal masuk dalam daftar sesuai hasil verifikasi terbaru.

Dalam kaitan ini, Gus Ipul mengapresiasi pemerintah wilayah nan telah proaktif melakukan pemutakhiran data, sehingga info semakin jeli dan bansos tepat sasaran. Tiga Provinsi nan paling aktif melakukan pemutakhiran adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kota Bekasi menjadi kota nan melakukan pemutakhiran info terbanyak.

"Ini artinya bahwa wilayah telah begitu peduli terhadap proses pemutahhiran itu, lantaran kita kudu akui info ini nan kita terima adalah info dari daerah, dan daerahlah nan paling tahu tentang kondisi objektif warganya," ujarnya.

Proses pemutakhiran info dilakukan mulai tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke operator info desa alias kelurahan, melalui proses musyawarah dan diteruskan ke Dinas Sosial setempat, sebelum akhirnya ditetapkan Bupati/Wali Kota dan diserahkan ke Kemensos.

Dari Kemensos, info diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS), untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, dan setiap tiga bulan info hasil pemutakhiran nan telah di verifikasi tersebut diserahkan Kembali ke Kemensos untuk dilakukan penyaluran bansos.

"Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan nan namanya bansos ini diterima oleh mereka nan berhak," imbuhnya.

Selain memperbarui info penerima, pemerintah juga mulai mengintegrasikan penyaluran bansos dengan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan itu menjadi bagian dari paradigma baru berjudul "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya" nan diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nah setelah diterima oleh mereka nan berhak, bakal ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini nan baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini kelak terukur bisa naik kelas," kata Gus Ipul.

Kemensos terus berupaya melakukan penguatan program pemberdayaan, tahun ini ditargetkan 150 ribu lebih KPM bakal didorong untuk mengikuti program pemberdayaan.

"Kita harapkan mereka tahun berikutnya kelak sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan upaya nan hasilnya lebih besar daripada mereka nan menerima bansos," jelasnya.

Gus Ipul mengungkapkan ada tiga corak pemberdayaan nan bakal diberikan sesuai dengan hasil asesmen masing-masing KPM. Yakni peningkatan keterampilan, memperkuat akses, dan memperkuat aset.

"Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keahlian alias mereka butuh tambahan aset, tempat untuk upaya misalnya, alias mungkin juga nan ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak," pungkasnya.

(ory/ory)

Add