Menkop Dialog dengan 10 Asosiasi Desa di RI, Tuntaskan Persoalan KDKMP

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan pemerintah pusat terus mencari solusi dan jalan tengah terbaik dari setiap persoalan nan terjadi melalui beragam inisiatif perbincangan dan obrolan dengan para pemangku kepentingan. Bersama 10 Asosiasi Desa di seluruh Indonesia, Ferry menginventarisir beragam persoalan di desa/kelurahan untuk selanjutnya dicarikan solusi terbaik.

"Melalui seminar nasional ini, kita berembuk agar persiapan operasionalisasi KDKMP itu bisa melangkah dengan baik. Acara ini digelar agar kita pengurus, pengawas dan semua pihak duduk berbareng mencari solusi terbaik," kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Hal ini dia katakan dalam Seminar Nasional KDKMP bertema 'Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat' nan digelar di Sasana Kriya Kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Hadir dalam aktivitas tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.

Hadir juga Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Hamdi Moeloek, jejeran wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta perwakilan Asosiasi Desa Seluruh Indonesia.

Terkait beragam persoalan spesifik, Ferry menekankan dalam waktu dekat Kementerian Koperasi (Kemenkop) berbareng Kementerian/Lembaga (K/L) mengenai bakal segera menggelar forum unik dengan melibatkan para pengurus dan pengawas KDKMP. Hal ini dibutuhkan agar setiap solusi nan dirumuskan lebih tepat sasaran berasas identifikasi persoalan di setiap daerah.

"Kita bakal segera adakan pertemuan dan silaturahmi dengan pengawas dan pengurus untuk mendapat masukan agar persiapan operasionalisasi KDKMP bisa semakin matang," ucapnya.

Ia juga menambahkan tahun ini bakal terbit Undang-Undang Perkoperasian nan baru, nan bakal menjadi payung norma bagi koperasi dalam menjalankan usahanya, termasuk bagi KDKMP. Permasalahan-permasalahan mendasar nan kerap dihadapi koperasi diharapkan dapat dituntaskan lewat izin baru tersebut.

"Di Undang-Undang Koperasi nan baru kelak bakal diatur seperti adanya lembaga penjamin simpanan nan bakal melindungi biaya personil koperasi," katanya.

Dalam forum seminar tersebut, Ferry juga menyinggung hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto semalam. Sesuai pengarahan Presiden, KDKMP bakal ditetapkan sebagai lembaga resmi penyalur peralatan bersubsidi dan support sosial. Barang-barang seperti LPG 3 kilogram, pupuk, minyak, dan beras bakal disalurkan langsung melalui koperasi.

Selain itu, program support sosial seperti BLT, bansos, dan support pangan non-tunai juga bakal disalurkan melalui KDKMP. Skema pembiayaan dari bank, termasuk channeling KUR dan program Mekar BRI, bakal memperkuat kegunaan koperasi sebagai outlet jasa layanan finansial di desa.

"Sejak kemarin sudah ada pengarahan Presiden untuk mempersiapkan Perpres, termasuk soal penyaluran peralatan dan status manajerial koperasi," tambah Ferry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan KDKMP nantinya bakal menjadi prasarana utama pengedaran pangan bersubsidi sesuai keputusan dalam Ratas.

Dengan keberpihakan pemerintah tersebut, dia menyatakan masyarakat desa dapat terdorong kesejahteraan dan kemandirian ekonominya.

"KDKMP bakal memastikan gerai-gerai segera diisi barang-barang bersubsidi untuk masyarakat," tegas Zulkifli Hasan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menekankan peran desa sebagai lokus utama program KDKMP, bakal dilakukan upaya mengoptimalkan potensi desa/kelurahan. Kementerian Desa bakal konsisten melakukan pendampingan agar pemberdayaan ekonomi di desa dapat segera terwujud.

"Hasil upaya dari KDKMP sekurang-kurangnya 20 persen bakal menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah), sementara 80 persen bakal kembali berputar di desa. Kalau ini sukses, Indonesia 2045 bakal menjadi kenyataan," kata Yandri Susanto.

(anl/ega)