Menko Airlangga Pastikan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali

Menko Airlangga (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berada di Pulau Bali. Pemerintah saat ini tengah mengebut draf Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pembangunannya, nan ditargetkan rampung sebelum tanggal 16 Agustus 2026.

Menurut Airlangga, kepastian lainnya juga berupa Undang-Undang (UU) PFII tetap dalam tahap pembahasan intensif antara pemerintah dan DPR RI, dengan tenggat penyelesaian pada 21 Juli 2026.

"Di Bali lantaran jika bicara mengenai financial center kan bicara juga mengenai lifestyle, dan lifestyle nan relatif tidak terlalu sibuk alias busy alias padat. Jadi kita menawarkan seperti di Dubai kan di wilayah tertentunya tidak terlalu sibuk, demikian pula di tempat-tempat lain," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Airlangga menekankan bahwa pusat finansial internasional nan sukses umumnya menuntut lingkungan nan kondusif, nyaman, serta terpisah dari kepadatan pusat perkotaan. Ia mencontohkan area Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab nan sukses mengintegrasikan pusat upaya eksklusif dengan kenyamanan lingkungan.

Bali dinilai mempunyai draf modal tersebut, terlebih ditopang oleh akomodasi medis premium nan sudah eksis saat ini.

“Jadi kita menawarkan seperti di Dubai kan di wilayah tertentunya. Tidak terlalu busy, demikian pula di tempat-tempat lain. Jadi Bali adalah salah satu tempat nan juga mempersyaratkan kondisi kesehatan first class. Dan kita sudah punya KEK Sanur,” jelas Airlangga.

Kendati menyinggung akomodasi kesehatan di Sanur, Airlangga menegaskan bahwa area PFII tidak bakal digabung ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur nan sudah berjalan. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan wilayah baru untuk mematangkan draf implementasinya.

“Akan dibangun KEK tersendiri, bukan berada di KEK Sanur,” tegasnya.