Menkes: Perundungan jadi Keluhan Utama Dokter

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kasus perundungan adalah masalah nan paling banyak dikeluhkan tenaga medis. Menurutnya, pelaku perundungan kebanyakan adalah senior.

Hal tersebut disampaikan Budi saat rapat kerja berbareng Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

"Yang agak mengagetkan saya, rupanya paling banyak nan dikeluhkan oleh master adalah perundungan," kata Budi dalam rapat.

Saat ini, kata Budi, Kementerian Kesehatan tengah melakukan pendataan mengenai beragam corak tekanan nan dialami tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Ternyata nan paling banyak adalah memang nan mengalami perundungan, dan ini sebagian besar dari teman-teman alias seniornya. Nah, masing-masing golongan pressure ini, alias ketidaknyamanan master ini, kita identifikasi dan kita bakal bereskan satu per satu ya," bebernya.

Budi menyebut, ancaman terhadap tenaga medis tak hanya datang dari pasien melainkan juga dari lingkungan profesinya sendiri.

"Ada ancaman fisik, belum tentu dari pasien, ini juga kita mesti jaga, terutama ini di wilayah konflik. nan paling menarik, ada ancaman pembullyan dari sesama kawan sejawat, dan ini tinggi," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti lembah pendapatan di kalangan master saat rapat dengan Komisi IX DPR. Dia menyebut ada master nan meraih penghasilan hingga miliaran rupiah per bulan, sementara sebagian lainnya hanya ratusan ribu alias setara tukang parkir.

Menurut Budi, sektor ini termasuk nan mempunyai kesenjangan paling lebar. Ia menilai selisih pendapatan antara golongan teratas dan terbawah bisa mencapai ribuan kali lipat.

"Saya enggak lezat menyampaikan, di Jakarta sendiri pasti Bapak-Ibu tahu. Ada nan dapat order sebulan miliaran, ada nan dapat sebulan, ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir nan ratusan ribu," kata Budi dalam rapat berbareng Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Budi mencontohkan perbedaan tunjangan master ahli antarwilayah. Di Kabupaten Bone, tunjangan per bulan disebut sekitar Rp 3 juta, sedangkan di Kabupaten Mahakam Ulu bisa mencapai Rp 80 juta per bulan.

"Saya menyadari, biar bagaimanapun teman-teman master ahli nan sama, lulusannya sama, dapat gap seperti ini pasti bakal sedih. Kok kawan saya di sana bisa dapat Rp 80 juta, saya Rp 3 juta. Ada master gigi di Indragiri Riau Rp 1 juta, di Cianjur Jawa Barat Rp 30 juta tunjangannya," katanya.

Selisih tersebut disampaikan Budi sebagai gambaran ketimpangan nan muncul meski kualifikasi pendidikan para master setara.

Selain urusan pendapatan, Budi menyoroti pengedaran tenaga master nan belum merata. Ia menyebut tetap ada master nan mengantongi hingga tiga Surat Izin Praktik (SIP), sementara banyak master muda kesulitan mendapatkan tempat praktik.

"Padahal dokter-dokter nan lama itu mungkin kerjanya enggak penuh di rumah sakit, dan itu mendapatkan penghasilan mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan master baru nan mau masuk," ujarnya.

Ketimpangan tersebut dinilai berakibat pada jasa kesehatan, terutama di tingkat pertama. Budi mengungkapkan tetap banyak puskesmas nan belum mempunyai dokter.

"Banyak sekali puskesmas nan tidak ada dokternya," kata Budi.

Untuk mengatasi persoalan ini, Budi menyatakan Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Dalam Negeri.

Ia menerangkan tidak seluruh kewenangan pengelolaan tenaga kesehatan berada di Kementerian Kesehatan, sehingga penataan memerlukan langkah lintas kementerian.