Menkes Minta Masyarakat Tak Khawatir, Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik pada 2027

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan tak ada kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan pada tahun depan. Ia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir, karena pemerintah bakal terus mendukung penyelenggara agunan sosial tersebut.

"Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (Kesehatan). Dan teman-teman nggak usah khawatir, jika BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya bakal support," ujar Budi dalam konvensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (14/8).

Berdasarkan Buku Nota Keuangan 2 dan RAPBN 2027, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 244, 87 triliun alias 6,0 persen dari shopping negara tahun 2027, tumbuh 1,7 persen dibandingkan outlook tahun 2026.

Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 utamanya direncanakan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 175,09 triliun, terdiri atas shopping K/L sebesar Rp 151,56 triliun dan shopping non-K/L sebesar Rp 23,53 triliun.

Dengan anggaran kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat tersebut, sasaran output prioritas pada tahun anggaran 2027, antara lain:

1. Bantuan iuran JKN kepada 96,8 juta masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;

2. Kontribusi support iuran JKN kepada 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);

3. Pemeriksaan kesehatan cuma-cuma bagi 157,1 juta orang;

4. Skrining tuberkulosis bagi 2,9 juta orang;

5. Revitalisasi 14 rumah sakit wilayah (skema single year) dan pengadaan perangkat kesehatan 10 rumah sakit daerah;

6. Bantuan makan bergizi kepada 3,4 juta ibu hamil, 2,0 juta ibu menyusui, dan 6,2 juta balita;

7. Pemenuhan kesiapan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada 22,8 ribu lembaga;

8. Fasilitas dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada 93.800 family dengan baduta;

9. Fasilitas pemeriksaan 2.248 sampel makanan dan 4.715 sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan; dan

10. Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans kepada 277 akomodasi pelayanan kesehatan