Menjadi Sarjana di Era Ketidakpastian: Antara Idealitas dan Realitas

Di tengah riuh wacana penataan pendidikan tinggi, muncul satu pendapat nan memantik perdebatan: menutup program studi nan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masa depan.

Argumennya terdengar masuk akal—terlalu banyak sarjana menganggur, sementara bumi kerja menuntut keahlian nan spesifik dan siap pakai. Namun, di kembali logika efisiensi itu, tersimpan pertanyaan nan jauh lebih mendasar: Apakah tujuan pendidikan tinggi memang sekadar menyiapkan tenaga kerja?

Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika kita memandang realita nan dihadapi mahasiswa hari ini. Mereka hidup di era ketidakpastian—di mana jenis pekerjaan berubah cepat, teknologi menggantikan peran manusia, dan keahlian nan relevan hari ini bisa usang dalam hitungan tahun. Dalam situasi seperti ini, menyederhanakan pendidikan menjadi sekadar “jalur menuju pekerjaan” bukan hanya reduktif, melainkan juga berisiko menyesatkan arah kebijakan.

Bagi banyak mahasiswa, memilih bidang bukan lagi soal panggilan intelektual semata, melainkan kalkulasi masa depan. Orang tua bertanya: “Nanti kerjanya apa?” Kemudian, kampus menjawab dengan pamflet nan menampilkan prospek karier. Negara mengukur keberhasilan pendidikan dari nomor serapan kerja. Di titik ini, pendidikan tinggi perlahan kehilangan rohnya sebagai ruang pencarian makna, dan berubah menjadi pasar nan menjual angan ekonomi.

Namun, realitas tidak sesederhana itu. Tingginya nomor pengangguran sarjana tidak bisa semata-mata dibebankan pada pilihan program studi. Ia adalah indikasi dari masalah nan lebih kompleks: ketimpangan antara pertumbuhan lulusan dengan kesiapan lapangan kerja, perubahan struktur ekonomi, dan lemahnya ekosistem industri nan bisa menyerap tenaga kerja terdidik. Dalam banyak kasus, bukan ilmunya nan tidak relevan, tetapi sistemnya nan tidak siap.

Kebijakan menutup program studi tertentu berpotensi menjadi jalan pintas nan keliru. Ia seolah memberi kesan bahwa masalah bakal selesai jika “jurusan nan tidak laku” dihilangkan. Padahal, logika ini mengabaikan satu perihal penting: masa depan tidak selalu bisa diprediksi dengan presisi. Banyak bagian pengetahuan nan dulu dianggap tidak praktis justru menjadi fondasi bagi penemuan besar di kemudian hari.

Ambil contoh pengetahuan humaniora. Filsafat, sastra, dan studi keagamaan kerap dicap sebagai “tidak menjanjikan secara ekonomi”. Namun di tengah krisis etika teknologi, polarisasi sosial, dan disorientasi nilai, justru disiplin-disiplin inilah nan menawarkan kerangka berpikir kritis, empati, dan kebijaksanaan. Tanpa itu, kemajuan teknologi bisa melangkah tanpa arah, apalagi tanpa nurani.

Di sisi lain, bumi kerja sendiri sedang berubah secara fundamental. Banyak perusahaan sekarang tidak hanya mencari keahlian teknis, tetapi juga keahlian berpikir kritis, komunikasi, adaptasi, dan kreativitas—kompetensi nan sering kali justru diasah dalam pendidikan nan tidak terlalu “teknis”. Ironisnya, ketika kampus didorong untuk menjadi terlalu vokasional, kita berisiko kehilangan kualitas-kualitas manusiawi nan justru paling dibutuhkan di era disrupsi.

Ini bukan berfaedah pendidikan tinggi boleh abai terhadap realitas pasar kerja. “Link and match” tetap penting, tetapi tidak boleh dimaknai secara sempit. Keterhubungan antara kampus dan bumi kerja semestinya dibangun dalam kerangka nan lebih dinamis: kurikulum nan adaptif, kerjasama lintas disiplin, dan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan beragam jenis kecakapan—bukan hanya satu jalur profesi.

Di sinilah dilema mahasiswa menjadi nyata. Mereka dituntut untuk realistis, tetapi juga diharapkan tetap idealis. Mereka diminta memilih bidang nan “aman,” tetapi juga didorong untuk menjadi inovatif dan kreatif. Mereka kudu memikirkan masa depan finansial, sembari tetap menjaga integritas intelektual. Tidak semua bisa menavigasi ketegangan ini dengan mudah.

Menjadi sarjana di era ketidakpastian berfaedah hidup dalam paradoks. Di satu sisi, gelar akademik tetap dianggap sebagai tiket menuju mobilitas sosial. Di sisi lain, dia tidak lagi menjamin apa pun. Banyak lulusan terbaik pun kudu berjuang keras menemukan tempatnya. Dalam kondisi ini, nan dibutuhkan bukan sekadar penyesuaian kurikulum, melainkan juga perubahan langkah pandang terhadap pendidikan itu sendiri.

Pendidikan tinggi semestinya tidak hanya membekali mahasiswa dengan apa nan dibutuhkan hari ini, tetapi juga dengan keahlian untuk menghadapi apa nan belum ada hari ini. Ia kudu melatih langkah berpikir, bukan sekadar mengisi kepala dengan keahlian teknis. Ia kudu membentuk manusia nan bisa belajar ulang, beradaptasi, dan menemukan makna dalam perubahan.

Pemerintah tentu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tidak terputus dari kebutuhan masyarakat. Namun, kebijakan nan terlalu berorientasi jangka pendek justru bisa mengorbankan kegunaan jangka panjang pendidikan. Menutup program studi mungkin terlihat sebagai langkah tegas, tetapi tanpa pembenahan ekosistem nan lebih luas, dia hanya bakal memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Alih-alih menutup, mungkin nan lebih mendesak adalah menata ulang. Tidak menghilangkan disiplin ilmu, tetapi memperkaya relevansinya. Tidak membatasi pilihan mahasiswa, tetapi memperluas kemungkinan mereka. Tidak mengerdilkan pendidikan menjadi perangkat ekonomi, tetapi mengembalikannya sebagai proses memanusiakan manusia.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang relevansi bukan hanya milik program studi, melainkan juga milik kita semua: Relevan untuk apa, dan untuk siapa? Jika pendidikan hanya diukur dari seberapa sigap dia menghasilkan pekerja, kita sedang mempersempit maknanya. Namun, jika pendidikan dipahami sebagai upaya membentuk manusia nan utuh—yang bisa bekerja sekaligus berpikir, menghasilkan sekaligus memahami—relevansi itu bakal menemukan bentuknya sendiri.

Menjadi sarjana di era ini memang tidak mudah. Namun justru dalam ketidakpastian itulah, peran pendidikan menjadi semakin penting. Tidak untuk menjamin masa depan nan pasti, tetapi untuk menyiapkan manusia nan siap menghadapi masa depan, apa pun bentuknya.