Menhut Akui Bertemu Bupati Kuansing, Diberi Amplop Putih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni angkat bicara setelah namanya disebut berkesempatan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Raja Juli menanggapi wacana KPK memanggilnya dalam dugaan gratifikasi pengurusan pelepasan area rimba produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Raja Juli menjelaskan membenarkan menerima audiensi Bupati Kuansing Suhardiman Amby di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 2 Juni 2026.

"Klarifikasi pertama saya bahwa benar, pada 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di instansi ini. Audiensi ini terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi nan dipublikasikan di media sosial saya maupun kementerian. Ada daftar datang dan notulensinya," ujar Raja Juli di Kantor Kemenhut, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Seusai audiensi, kata dia, Bupati Kuansing rupanya meninggalkan sebuah sampulsurat nan dibungkus map. Namun, dia menegaskan tidak pernah menerima maupun membuka sampulsurat tersebut.

"Dalam audiensi itu rupanya Bupati Kuansing meninggalkan sampulsurat nan ditutup dengan map. Setelah Bupati Kuansing pergi, saya baru sadar dan langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan sampulsurat tersebut," katanya.

"Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak mempunyai kewenangan atas sampulsurat tersebut. Karena itu, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikannya," sambung Raja Juli.

Ia menjelaskan, awalnya sampulsurat itu hendak dikembalikan pada hari nan sama, ialah 2 Juni 2026. Namun, rencana tersebut tertunda lantaran ajudannya kudu mendampinginya.

"2 Juni itu hari Selasa. Saya hanya punya satu ajudan. Saya bilang kelak berangkat hari Jumat, tanggal 5 Juni. Tapi rupanya tidak bisa lantaran ajudan saya kudu tetap mendampingi saya. Karena pada 5 Juni saya berjumpa dengan Jamdatun untuk urusan lain di Ditjen PHL, akhirnya saya katakan jika begitu Jumat berikutnya, ialah tanggal 12 Juni," lanjutnya.