Menggugat Candu Ketundukan: Ketika Iman Dipisahkan dari Akal Sehat

Mohsen Hasan(Dok.Pribadi)

PENGUASA nan resah bakal posisinya selalu punya langkah untuk meninabobokan kesadaran publik. Salah satu strategi tertua, paling halus, sekaligus paling mematikan adalah memelihara religiusitas tanpa nalar.

Di panggung ini, rakyat dipersilakan apalagi difasilitasi untuk bermohon sepanjang hari, asalkan mereka tidak pernah bertanya kenapa hidup mereka tetap sengsara. Mereka didorong menengadah ke langit, semata-mata agar lupa menatap ketimpangan nan nyata di bumi.

Dalam konteks keindonesiaan kontemporer, indikasi ini kian kasat mata. Kita sering menyaksikan gimana kesalehan ritual dirayakan secara kolosal, namun di saat nan sama, logika kritis dipadamkan. Doa-doa kepasrahan dipuji, sementara kritik terhadap kebijakan dicurigai sebagai tindakan kurang berterima kasih alias apalagi makar. Seolah-olah kemiskinan struktural, korupsi nan menggurita, dan norma nan tajam ke bawah adalah takdir Ilahi nan kudu diterima dengan sabar, bukan persoalan sosial-politik nan wajib diselesaikan.

Cermin Sejarah: Dari Eropa hingga Jazirah Arab

Manipulasi kesalehan untuk melanggengkan kekuasaan bukanlah peralatan baru. Sejarah bumi adalah laboratorium besar nan menunjukkan gimana kepercayaan ketika direduksi menjadi perangkat penjinakan bakal melahirkan penindasan absolut.

Eropa di abad pertengahan sebelum era Renaisans, lembaga gereja dan penguasa monarki Eropa berkawan rapat. Doktrin Divine Right of Kings (Hak Suci Raja) digunakan untuk menjustifikasi bahwa raja adalah wakil Tuhan di bumi nan tidak boleh digugat. Rakyat dipaksa menerima penderitaan di bumi demi kebahagiaan di akhirat, sementara dogma gereja menutup rapat pintu sains dan filsafat. Siapa pun nan menggunakan logika kritisnya seperti Galileo Galilei dicap sesat. Agama di tangan penguasa kala itu sukses menjadi pecandu nan melumpuhkan daya kritis massa.

Di bagian bumi lain, sejarah mencatat persekutuan taktis antara Muhammad bin Saud (pendiri dinasti) dan Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18. Wahhabisme memberikan legitimasi keagamaan nan absolut kepada penguasa Saud, dengan doktrin utama: kepatuhan buta kepada waliyyul amri (pemimpin) dan larangan keras mengkritik penguasa di muka umum. Sebagai imbalannya, penguasa menyokong dakwah puritan ini. Hasilnya? Kekuasaan absolut dinasti Saud terjaga selama beratus-ratus tahun di atas narasi kepatuhan ritual, sementara ruang-ruang politik penduduk ditutup rapat.

Indonesia dan Bahaya Religiusitas Kosong

Di Indonesia, polanya bergeser secara kosmetik, namun substansinya serupa. Kita memandang indikasi komodifikasi kesalehan di mana para elite politik mendadak religius menjelang pemilu, mengenakan simbol-simbol keagamaan, dan menyumbang rumah ibadah. Namun, kebijakan nan mereka lahirkan justru seringkali meminggirkan rakyat kecil, merusak ruang hidup melalui investasi ugal-ugalan, dan memperlebar lembah ketimpangan.

Penguasa lebih menyukai rakyat nan intens dalam kepasrahan daripada rakyat nan berpikir. Sebab pikiran nan merdeka tidak bisa diarahkan dengan pidato normatif, bansos, alias ancaman pasal-pasal karet.

Pikiran nan merdeka bakal melontarkan pertanyaan-pertanyaan nan membikin bangku kekuasaan bergetar. Siapa nan sebenarnya menikmati kue pembangunan ini? Mengapa norma tumpul ke atas? Mengapa kekuasaan selalu menuntut pengertian rakyat tetapi alergi terhadap pengawasan?

Di sinilah letak ketakutan terbesar penguasa. Ketakutan mereka bukan pada ramainya masjid, gereja, pura, alias wihara. Ketakutan mereka ada pada kesadaran nan mulai tumbuh di kepala rakyat. Selama rumah ibadah hanya melahirkan doa-doa individual tanpa kepekaan sosial, kekuasaan bakal tidur dengan nyenyak.

Memadukan Iman dan Akal

Religi, pada hakikatnya, bukan musuh kemerdekaan. Sejarah pergerakan bangsa kita mencatat gimana Islam progresif, Katolik/Kristen pembebasan, dan spiritualitas lokal menjadi bahan bakar utama melawan kolonialisme. Agama bisa dan kudu menjadi sumber keberanian moral.

Oleh lantaran itu, tugas kaum merdeka saat ini para akademisi, aktivis, dan penduduk nan sadar bukanlah menjauhkan rakyat dari iman. Tugas mendesak kita adalah menyandingkan kembali ketaatan dengan akal.

Religi nan berpadu dengan kesadaran sosial tidak bakal pernah menjadi perangkat penindasan, melainkan tenaga pembebasan. Kita kudu mengembalikan kepercayaan pada fungsinya nan profetik: memihak nan tertindas dan melawan kezaliman.

Ketika rakyat Indonesia mulai beragama dengan akal sehat, angan mereka tidak lagi sekadar ratapan alias permohonan pasif melainkan sebuah manifesto dan tekad bulat untuk mengubah keadaan. (H-4)